Mengurai Kemacetan, Kemenhub Sedang Mengkaji Menambah Transportasi Massal Baru

Bincang bincang transportasi massal, untuk mengurai kemacwta.
Bincang bincang transportasi massal, untuk mengurai kemacetan.

JAKARTA – MARITIM: Sukses lewat Kereta Commuter Line, Busway dan MRT sebagai transportasi massal untuk mengurai kemacetan di kota besar, seperti Jakarta. Kini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, sedang mengkaji pengadaan transportasi massal terbaru, dengan mengawinkan bus rapid transit dengan light rail transit, bernama O-Bahn.
Dalam obrolan seru transportasi O-Bahn di Jakarta, Minggu (23/6), di Restoran MeraDelima, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengaku , konsep ini masih didiskusikan. Namun sebelum merealisasikan wacana ini , yang utama akan dilakukan yaitu mengubah kebiasaan masyarakat.
Dirjen Budi Setiyadi mengatakan, sebelum merealisasikan wacana ini yang akan dilakukan adalah mengubah kebiasaan masyarakat, terhadap angkutan umum. Sebab yang ada sekarang, masyarakat dengan kebiasaannya, memberhentikan angkutan umum sesukanya. Juga pihaknya tengah mengubah kultur atau kebiasaan masyarakat, yang gemar menggunakan kendaraan pribadi dan terbiasa menggunakan transportasi umum. Kalau respon masyarakat berubah, kurangi kendaraan pribadi kemacetan akan berkurang.
“Tahun 2019 ini, era Kemenhub untuk memperbaiki semua sarana dan fasilitas menyangkut angkutan umum,”ujarnya seraya menambahkan, kta juga harus cepat merespon karena beberapa kota besar di Indonesia sudah mulai mengalami kemacetan.
Sementara dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri mengatakan, seiring dengan perekembangan teknologi, saat ini banyak dikembangkan moda angkutan massal seperti misalnya : O-Bhan, yang dapat dibangun dengan biaya lebih murah dibandingkan dengan LRT, namun agak lebih mahal dibandingkan dengan BRT biasa.
“Kapasitasnya lebih besar dari pada busway, tapi lebih kecil dari LRT. Anggarannya memang lebih besar dari pada busway karena kita harus membangun beberapa ruas jalur. Untuk tempatnya mungkin di luar dati Jakarta, karena itu kita perlu lihat lagi bagaimana masterplan kotanya. Maka kita perlu kaji lebih lanjut dan duduk bersama dengan Pemda dan stakeholder terkait,” sebut Zulfikri.  (Rabiatun)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *