JAKARTA – MARITIM : Peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan, dalam mengoptimalkan keberlangsungan Tol Laut, khususnya di bagian Timur Indonesia, untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan ekonomi secara maksimal
Demikian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat menjadi panelis dalam kegiatan Forum Group Discussion yang diselenggarakan Berita Satu Media dengan tema Optimalisasi Visi Negara Maritim Dalam Pembangunan Daerah, di Jakarta, Rabu (17/7).
Untuk itu Menhub Budi Karya berharap, adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi di daerah yang juga didukung oleh tokoh-toko daerah. Maksudnya, apa yang dilakukan pemerintah sudah cukup intensif. “Tapi secara jujur saya sampaikan, kita butuh kerjasama dengan pemerintah daerah, tokoh-tokoh daerah, dengan kegiatan ekonomi daerah,”ujaranya seraya menambahkan, harapannya bisa memberikan suatu proses yang lebih baik.
Dikatakan, Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya agar konektivitas bertambah baik untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia bagian barat dan timur. Tol Laut ini , sangat dibutuhkan khususnya di daerah timur Indonesia. Catatan kami bahwa Indonesia Timur masih belum punya kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi secara maksimal.
“Harapan kita, dengan adanya tol laut akan ada stimulus bagi daerah tersebut, dan di satu sisi dapat mengurangi disparitas harga,”kata Menhub Budi Karya.
Ia juga menyampaikan ,Tol Laut ini akan dilakukan lebih intensif dengan memanfaatkan angkutan perintis yang berjalan ke seluruh Indonesia, dikombinasikan dengan angkutan logistik. Ini dapat menambah okupansi Tol Laut ,khususnya dari Indonesia bagian barat menuju ke bagian timur.
Jadi lanjutnya, untuk memastikan konektivitas kita mengadakan kapal perintis yang berjalan ke seluruh indonesia, dengan tarif yang relatif murah. “Sekarang, kita akan kombinasikan dengan angkutan logistik. Ini merupakan suatu format baru dimana maksimalisasi pergerakan kapal itu dikomunikasikan. Dengan adanya angkutan itu harapan kita bisa menambah okupansi tol laut,” tuturnya.
Untuk mewujudkan optimalisasi Indonesia sebagai negara maritim, Kementerian Perhubungan akan memanfaatkan Pelabuhan Kuala Tanjung serta Pelabuhan Bitung yang menjadi Pelabuhan Hub selain Pelabuhan Tanjung Priok.
“Kendalanya memang bahwa muatan-muatan yang ada itu didominasi oleh pelabuhan yang ada di negara tetangga. Oleh karena itu kita ingin menggeser jalur tersebut menjadi bagian kita. Seperti yang dari Malaysia dan Singapura bisa beralih ke Kuala Tanjung, dan juga bagaimana memfungsikan Pelabuhan Bitung menjadi lebih maksimal,” tutupnya. (Rabiatun)
