AMBON — MARITIM : Keberadaan tol laut di Provinsi Maluku dan Maluku Utara merupakan satu dari penyelenggaraan program tol laut di Indonesia, sebagai program strategis Pemerintahan Presiden Jokowi.
Guna lebih mengoptimalkan pelayanan program tol laut dan angkutan laut perintis di Propinsi Maluku dan Maluku Utara, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) dan Angkutan Laut Perintis di Hotel Santika Ambon Maluku.
Rakor dipimpin Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga, Buyung Lalana, didampingi Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko dan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias , diikuti para Kepala Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Pemprov dan Pemkab, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Operator Kapal dan para pengusaha jasa transportasi , Rumah Kita, gerai maritim dan pemilik toko kelontong di Propinsi Maluku dan Maluku Utara.
Dalam pengarahannya Buyung Lalana, mengatakan,
keberhasilan tol laut dan angkutan laut perintis, sangat ditentukan oleh sinergi atau harmonisasi semua pihak terkait . Seperti Pemerintah Kantor Pusat, UPT Ditjen Perhubungan Laut di daerah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun para pengusaha dan stakeholders terkait lainnya.
“Apalagi dengan kondisi geografis Indonesia dimana jumlah pulau di Indonesia lebih dari 17,504 pulau menjadikan transportasi laut baik untuk barang maupun penumpang sangat penting. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah saat ini yang bertujuan mengurangi perbedaan harga atau disparitas harga di seluruh wilayah Indonesia,” kata Buyung.
Menurut Buyung, Rapat Koordinasi ini merupakan momen penting dalam mengawal program tol laut dan keperintisan untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang terus membutuhkan kehadiran tol laut dan angkutan perintis. Oleh karena itu, program tol laut dan perintis ini sebagai bukti negara hadir sehingga bukan menjadi tanggung jawab satu Kementerian atau Lembaga saja melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga Pemerintah Daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dan perintis ini dapat berjalan optimal.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko menyampaikan, Rapat Koordinasi yang secara khusus membahas penyelenggaraan tol laut dan angkutan laut perintis ini , bertujuan untuk menerima masukan, kritik dan saran dari semua pihak . Terkait pelaksanaan tol laut , dan angkutan perintis serta merumuskan solusi terbaik dalam peningkatan pelayanan angkutan barang dan penumpang di Propinsi Maluku dan Maluku Utara.
Menurut Capt Wisnu Handoko, guna menjamin keberhasilan program tol laut dan angkutan laut perintis minimal empat indikator yang mempengaruhi, yaitu adanya fasilitas kapal yang baik, infrastruktur pelabuhan yang memadai, sistem logistik yang bagus dan sinergi antar lembaga terkait yang baik.
“Keempat komponen ini harus terpenuhi secara baik sehingga akan lebih menjamin penyelenggaraan tol laut dan angkutan laut perintis bisa berjalan dengan baik, efektif dan efisien,” kata Capt Wisnu Handoko.
Terkait dengan hal ini, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan tol dan angkutan perintis di Indonesia dengan tujuan untuk terus meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah termasuk di Indonesia bagian Timur dimana program angkutan laut perintis ini sudah berjalan sebelum program tol laut dilaksanakan dengan tujuan untuk melayani angkutan laut dan meningkatan konektivitas pada daerah yang masih Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP).
“Saat ini angkutan laut di Maluku dan Maluku Utara dilayani oleh 30 kapal perintis dan 5 kapal tol laut dari total 158 kapal yang dimiliki Kementerian Perhubungan. Kapal-kapal tersebut masing-masing 22 kapal perintis untuk propinsi Maluku dan 8 kapal perintis untuk propinsi Maluku Utara serta 3 kapal tol laut untuk Maluku dan 2 kapal tol laut termasuk kapal Feeder untuk Maluku Utara,” ujar Capt. Wisnu.
Capt. Wisnu juga mengatakan , masalah penyelenggaraan tol laut tidak hanya masalah kapalnya saja. Tapi juga, fasilitas lainnya seperti keberadaan infrastruktur pelabuhan dan koordinisasi dengan semua pihak, baik antara instansi atau lembaga pemerintah lainnya. Tapi juga, dengan pemerintah daerah dan para pengusaha di daerah.
Namun pada prinsipnya, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan siap sebagai garda terdepan untuk penyelenggaraan tol laut dan keperintisan guna mendukung sistim logistik yang lebih efisien dan efektif.“Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut siap menjadi garda terdepan dan menyediakan sarana trasportasi laut dan fasilitas pelabuhan untuk terus mendukung keberhasilan penyelenggaraan program tol laut dan keperintisan di seluruh wilayah Indonesia,” tegas Capt. Wisnu.
Lebih jauh Capt. Wisnu Handoko mengatakan, guna meningkatkan pelayanan Tol Laut pemerintah terus melakukan terobosan dan langkah-langkah perbaikan diantaranya dengan adanya perubahan yang cukup mendasar dari yang semula pelayanan Tol Laut itu bersifat Direct diubah menjadi pola Hub and Spoke di tahun 2019. Perubahan tersebut ditujukan untuk, tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dengan jumlah daerah yang dilayani lebih luas ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019.
“Selain meningkatkan pelayanan, Pemerintah juga terus melakukan langkah-langkah efisiensi biaya subsidi dengan menyelenggarakan trayek tol laut menggunakan pola hub dan spoke mengingat kapal feeder 1.500 DWT Kendhaga Nusantara sebagian besar telah selesai dibangun sehingga pertimbangan Pemerintah tidak hanya biaya logistik saja tetapi juga perluasan daerah yang dilayani seiring dengan perkembangan tol laut,”ujar Capt. Wisnu.
Dijelaskan , perubahan sistem tersebut menjadikan wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP yang pada tahun 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, untuk tahun 2019 menjadi 76 pelabuhan dan volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dimana volume muatan pada tahun 2016 sebesar 81.404 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 239.875 ton.
Untuk itu lanjutnya, Pemerintah secara proaktif dan responsif akan memprioritaskan pemanfaatan subsidi Tol Laut dimana masyarakat pada daerah 3TP masih sangat membutuhkan Tol Laut dan mengevaluasi Tol Laut termasuk mengkaji kembali efektivitas pola subsidi freight pada biaya pelayaran serta mempertimbangkan pola subsidi lain yang lebih efektif dan efisien.
Sementara menjawab beberapa permasalahan yang timbul dari penyelenggraan angkutan perintis dan tol laut seperti belum disinggahinya beberapa wilayah oleh kapal perintis seperti di Kabupaten Tidore, Capt Wisnu menyampaikan agar Pemerintah Daerah setempat dapat segera menyampaikan laporan dan usulan kepada pemerintah pusat untuk segera dicarikan solusi apakah itu melalui penambahan kapal atau deviasi trayek kapal yang sudah ada.
Sedangkan terkait kurangnya kapal cadangan, ketika ada kapal yang docking, diharapkan operator kapal perintis dan tol laut dapat mengatur operasional kapal secara baik sehingga tidak sampai terjadi kekosongan atau berhentinya pelayanan kepada masyarakat di daerah tertentu yang sangat membutuhkan layanan kapal perintis maupun kapal tol laut.
Begitu juga dengan masalah angkutan barang balik, dimbau agar Pemerintah Daerah dapat lebih mendorong para pengusaha untuk meningkatkan hasil industri atau kerajian dari masyarakat lokal untuk bisa diangkut ke luar daerah tersebut.
Menurut Capt Wisnu, saat ini muatan balik tersebut sudah meningkat dari segi jumlah dan keragamannya. Sebagai contoh, Tol Laut sudah dapat mengangkut muatan balik garam dari Pulau Sabu dan muatan balik Ikan dari daerah Natuna, Tahuna dan Morotai namun harus diakui bahwa perubahan sistem ini juga membawa dampak pada perubahan lintas, jarak dan waktu pelayanan.
“Untuk itu, perlu kiranya mengoptimalkan ruang muat peti kemas yang ada, serta memaksimalkan peranan pemerintah daerah, BUMD/BUMdes untuk mengkonsolidasikan barang dari dan ke daerah 3TP agar diangkut menggunakan tol laut,” jelas Wisnu.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias mengatakan bahwa program tol laut merupakan program yang bagus untuk meningkatkan konektivitras dan transportasi laut khususnya di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Untuk itu, saya minta kepada seluruh stakeholder terkait di kedua propinsi untuk bisa mendukung Pemerintah Pusat pelaksanaan program tol laut dan angkutan laut perintis, sehingga akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di Maluku maupun Maluku Utara. (Rabiatun)
