JAKARTA – MARITIM : Sejalan dengan semangat untuk membangun poros maritim, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan agar pelayaran nasional memanfaatkan galangan kapal dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan terhadap industri kapal luar negeri. Permintaan itu disampaikan oleh Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), khusus kepada anggota Indonesia National Shipowners’ Association (INSA). kalaupun tidak membangun kapal baru di dalam negeri, INSA diharapkan setidaknya melakukan perbaikan rutin (docking) kapal pada galangan nasional.
Ujar Dirjen Hubla pekan lalu: “Tolong, agar para anggota asosiasi pemilik kapal nasional ikut berperan dalam menghidupkan industri galangan kapal Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan, yang kini berada dalam kondisi hampir mati suri. Maka, kalaupun tidak membangun kapal baru di dalam negeri, kami harap setidaknya INSA melakukan perbaikan rutin kapal-kapalnya pada galangan nasional”.
Lebih jauh, Dirjen Hubla katakan bahwa Kemenhub melalui SKK Migas dan Pertamina juga sudah minta agar pengangkutan minyak dan LNG menggunakan tanker-tanker yang dibangun di dalam negeri. Demikian pula dengan fasilitas penyimpanan dan pengolahan LNG, agar menggunakan floating storage dan regasification unit (RSFU) buatan lokal. Ujar Dirjen Agus: “INSA harus siap-siap, tak lagi tergantung pada kapal-kapal asing. Sebab pada saat sekarang, hampir seluruhnya didominasi kehadiran kapal asing. Pada hal Itu kan hanya floating storage. Kenapa enggak dibuat sendiri di galangan Indonesia?”.
Sebelumnya, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menyebutkan, utilisasi galangan kapal nasional rata-rata hanya 30% dari kapasitas bangun baru yang kekutannya mencapai sekitar 1,2 juta DWT (deadweight ton) setara dengan 8,5 juta GT (gross tonnage). Terkait imbauan Dirjen Hubla, ketika diminta tanggapan Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan hampir semua pelayaran Merah Putih sudah melaksanalan perbaikan dock di galangan dalam negeri. Namun, pelayaran ada kalanya menemui kendala berupa pelaksanaan docking yang lambat, yakni hingga 1,5 bulan.
Sebagai pembanding, docking di Singapura selesai dalam tujuh hari. Masalah lainnya, ialah ketidaksiapan tenaga ahli khusus bidang permesinan dan kelistrikan, membuat galangan nasional kurang kompetitif. Belum lagi koordinasi perencanaan yang tidak konsisten karena kerja sama di lapangan yang tidak baik. Ungkap Budhi Halim: “Munculnya pelbagai kendala itu mengakibatkan pengusaha mengalami lost of time dan opportunity loss yang sangat besar, plus beban biaya yang tinggi akibat dari lamanya waktu pelaksanaan dock, hingga terjadi double impact”.
Budhi melihat masalah galangan kapal nasional berpangkal pada keinginan galangan untuk melaksanakan sendiri semua pekerjaan. Padahal di Singapura dan juga di negara lain, pada umumnya pekerjaan docking dan bangun kapal baru lazim disubkontrakkan oleh galangan pelaksana pembangunan kepada galangan lain. Menurut Budhi, cara pengusaha galangan di Negeri Merlion ini meniru langkah Jepang. Pungkasnya: “Pekerjaan pembangunan kapal baru, biasanya gibantu oleh dub-kontraktor sesuai dengan keahlian masing-masing dengan koordinasi yang baik”. (Mrt/2701)
