AMBON – MARITIM : Guna mendukung kelancaran akses penyeberangan di perairan Maluku, menyusul KMP ‘Bahtera Nusantara II’ yang telah siap dioperasikan, Murad Ismail Gubernur Maluku, akan minta Kementerian Perhubungan agar menambah kapal motor penyeberangan (KMP) jenis roll on-roll off (roro). Ujarnya di Ambon beberapa hari lalu: “Saya akan meminta Menhub menambah lagi minimal satu KMP jenis roro, karena kapal roro strategis mendukung akses penyeberangan di Maluku yang 92,4% wilayahnya yang seluas 712.480 kilometer persegi merupakan laut dengan 1.340 pulau”.
Gubernur Maluku yang dilantik bersama Wagub, Barnabas Orno oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada 24 April 2019 itu menginginkan agar minimal Menhub mengabulkan lima KMP. Namun kalau hanya diberi dua KPM jenis roro lagi, maka patut disyukuri. Ujarnya: “Kami inginkan lima unit KMP jenis roro., namun kalau Menhub hanya memberi dua unit lagi, maka sudan baik untuk kebutuhan kelancaran akses penyeberangan saat ini di Maluku”.
KMP ‘Bahtera Nusantara II’ berbobot 1.500 GT, itu akan melayani trayek Tenggara Maluku dari Pulau Ambon, ke Kabupaten Maluku Tenggara dan Tual – Kepulauan Aru- Kabupaten Kepulauan Tanimbar – Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pergi pulang. Jelasnya: “Trayek operasional KMP ‘Bahtera Nusantara II’ ini sangat strategis hingga kenderaan roda empat dapat diangkut dari Ambon ke kabupaten perbatasan dengan Australia dan Timor Leste itu tidak lagi harus melalui Surabaya”.
Sebelumnya, Kadis Perhubungan Maluku, Frangky Papilaya menyatakan, KMP ‘Bahtera Nusantara II’ tercatat merupakan bantuan Kemenhub berkapasitas terbesar pertama di Maluku yakni 1.500 GT. KMP ‘Bahtera Nusantara II’ yang merupakan kapal penyeberangan merupakan realisasi dari janji Presiden Joko Widodo saat menghadiri puncak perayaan HPN di kota Ambon pada 2017. Ungkapnya: “Gubernur Maluku, Murad Ismail langsung menemui Menhub, untuk meminta merealisasi janji Kepala Negara dan langsung ditindaklanjuti”.
Frangky mengatakan, KMP ‘Bahtera Nusantara II’ yang baru diluncurkan dari Galangan Kapal PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard, Surabaya, pada awal Agustus lalu, dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan penyebarangan di Maluku yang memang membutuhkan armada berkapasitas besar karena sering dihadapkan kondisi cuaca ekstrem. Untuk itu Gubernur Maluku berkoordinasi dengan Menhub Budi Karya Sumadi agar peluncuran KMP ini dapat disesuaikan dengan program 100 hari kerja bersama Wagub, Barnabas Orno, KMP ‘Bahtera Nusantara II’ dengan kecepatan percobaan 16 knot per jam memiliki kapasitas angkut 400 penumpang dan 19 unit truk besar serta 10 unit kendaraan kecil.
Kapal penyeberangan ini dibangun menggunakan dana APBN tahun anggaran 2018-2019 sebesar Rp90 miliar dengan waktu pembangunan selama 22 bulan. Pengoperasiannya akan ditangani oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), sebagai ase Ditjen Perhubungan Darat uang dialihkan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).
Sebelumnya Maluku juga telah peroleh dua KMP berbobot 500 GT yang diresmikan Presiden Jokowi saat perayaan HPN di Ambon 9 Februari 2017 yakni KMP ‘Tanjung Sole’ yang saat ini melayari rute Namlea (Pulau Buru)-Manipa-Waesala, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), sedang KMP ‘Lelemuku’ melayari Saumlaki-Adaut-Letwurung di kabupaten Kepulauan Tanimbar. (Lies/Kti/Maritim)
