SURABAYA – MARITIM : Mencermati seringnya muncul keluhan dari para nelayan di wilayahnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan rencana penyederhanaan dan pemangkasan hal-hal yang menghambat pengyrysan izin bagi para nelayan. Ujarnya kepada awak media di Surabaya: “Saat ini Pemprov telah membentuk tim yang tugasnya melakukan kajian serta menginventarisasi peoses pemberian perizinan bagi para nelayan, baik lewat pusat maupun provinsi agar dapat dipermudah dan disederhanakan sistemnya”.
Menurut perempuan pertama yang menjadi Gubernur di Jatim ini, program tersebut sejalan dengan perintah dari Presiden RI Joko Widodo agar ada penyederhanaan perizinan secara menyeluruh. Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mengatakan, arahan penyederhanaan perizinan tidak hanya untuk investor, tapi juga perizinan eksisting atau yang sudah ada: “Yang eksisting ini termasuk perizinan nelayan. Mereka kan sering kali harus mondar-mandir di kantor kesyahbandaran untuk mengurus beberapa macam perizinan serta rekomendasi agar tetap dapat melaut”.
Gubernur Khofifah juga inginkan agar perizinan bagi nelayan dipermudah dan dijadikan satu kesatuan, sehingga terdapat efisiensi penyederhanaan izin nelayan. Pengurusannya, kata Gubernur Jatim, mulai mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), mengurus perbaruan sertifikat, perizinan kapal dan perizinan-perizinan lainnya.
Pungkasnya: “Di pemprov kami sudah buat tim dan saat ini sedang melakukan evaluasi penyederhanaan perizinan yang harus dilakukan. Karena izin nelayan ini kan ada yang di Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada juga yang di Kemenhub, tetapi semua sudah dikomunikasikan”. (Ayu/Sub/Maritim)
