LABUANBAJO NTT – MARITIM : Pengurus asosiasi juragan kapal Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan yang memberi kemudahan para pemilik kapal meremajakan sekaligus menambah jumlah armada. Carmelita Hartoto Ketua Umum INSA menyatakan salah satu kebijakan yang diperlukan para pelaku pelayaran adalah mengenakan suku bunga (interest rate) kredit bagi pengadaan kapal yang lebih rendah. Saat ini, paparnya, suku bunga kredit sektor pelayaran disamakan dengan suku bunga kredit untuk pembiayaan komersial yakni 12%.
“Paling tidak, kami mohon disamakan dengan pinjaman untuk infrastruktur dengan interest rate panjang dan bunga yang cukup rendah” katanya dalam Simposium Women in Maritime Indonesia (WIMA INA) bertema Empowering Women on the Maritime Community di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (18/9/2019) malam.
Menurutnya, Presiden memberi perlakuan khusus ke sektor infrastruktur dengan menikmati suku bunga rendah yaitu sekitar 6%. Dia berharap sektor pelayaran juga akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan pemberian suku bunga kredit perkapalan sebesar 6% pula.
Saat ini, Carmelita menyatakan sektor pelayaran dapat disebut sebagai salah satu lokomotif utama perekonomian Indonesia, karena pergerakan kargo yang paling banyak ada di sektor angkutan laut. Sayangnya, lanjutnya, sektor angkutan laut masih dianggap sebagai pemicu mahalnya biaya logistik nasional. Ujar Ketum INSA yang akrab dengan panggiln Memey itu: “Kami sering kali dipersalahkan dan jadi penyebab timbulnya biaya logistik tinggi. Padahal kami dari pelayaran hanya memiliki porsi 19% dari total biaya logistik”.
Dalam simposium yang merupakan bagian dari perayaan hari jadi WIMA INA yang ke-4 hadir juga Ketua Umum WIMA INA Nirmala Candra Motik, kapten kapal wanita pertama Indonesia E Kartini, Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong Dothy dan Komandan Kapal Patroli Alugara PLP Tanjung Priok Jakarta Ni Putu Cahyani. (Erick Arhadita)
