BANJARMASIN – MARITIM :Rencana pemindahan lokasi ibukota Negara Republik Indonesia yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, ternyata hanya disambut dengan antusias oleh daerah-daerah lain untuk ikut berperan serta memicu kemajuan bagi provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan. Seperti diketahui, di Pulau Kalimantan terdapat lima provinsi, yang terdiri dari: Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara).
Sejalan dengan hal itu, Sahbirin Noor Gubernur Kalimantan Selatan berharap daerahnya akan mendapat jatah pembangunan transportasi publik massal berdasar rencana proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Misalnya, jalur perkeretaapian. Gubernur Kalsel menyampaikan, meskipun sudah 74 tahun merdeka, tetapi masyarakat Kalimantan belum mendapat manfaat langsung dari moda angkutan kereta api.
“Mengingat bahwa Kalsel merupakan provinsi yang dapat dikatakan masih tertinggal, maka harapan masyarakatnya antara lain untuk kebagian infrastruktur transportasi massal. Ketika prang-orang Jakarta sudah bercerita tentang kereta api cepat, tetapi banyak menduduk di Kalsel yang melihat kereta api lambat pun juga belum” ujar Gubernur Kalsel saat ditemui usai menghadiri Pekan Kerja Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental di Banjarbaru, Kalsel, Kamis (19/9) malam.
Pada hakekatnya, Kementerian Perhubungan sudah sejak lama merencanakan membangun jalur perkeretaapian yang menghubungkan seluruh wilayah Kalimantan. Namun sampai hari ini, jalur kereta api Palangka Raya-Banjarmasin sepanjang 180 kilometer itu belum terwujud. Gubernur Kalsel yang akrab disebut dengan sapaan Paman Birin itu berucap sudah pernah sampaikan harapan itu ke Presiden Joko Widodo. Pemerintah pusat juga sudah instruksikan wali kota dan bupati di Kalsel untuk menyiapkan lahan untuk membangun stasiun. Namun belum dapat detail perencanaan dari pemerintah pusat. Kemungkinan besar, kata Paman Birin, alotnya skema pembiayaan untuk membangun perkeretaapian di Pulau Kalimantan, disebabkan sulitnya mengalokasikan seluruh anggaran dari APBN.
“Saya yakin akan terwujud karena yang namanya ibu kota butuh transportasi massal sebagai pendukung konektivitas dari dan ke ibukota negara. Dan perkeretaapian adalah salah satu bentuk transportasi massal yang sangat dibutuhkan pada zaman ini” ujar Paman Bnirin pula.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mencanangkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, mengatakan ibu kota baru yang direncanakan, akan berada di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan pemindahan ibu kota negara untuk mengurangi beban yang dialami DKI Jakarta dan Pulau Jawa, seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan air, ujar Presiden beberapa waktu lalu: “Kenapa pemindahan ibukota nwegara menjadi urgent sekali? Hal itu disebabkanb kita tak mungkin untuk terus menerus membiarkan beban Jakarta dan Pulau Jawa yang kian berat. Karenanya harus kita cari solusi yang terbaik”. (Mrt/2701)
