JAKARTA – MARITIM : Pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, BIN dan jajaran terkait lainnya.
Rakor ini secara khusus diselenggarakan dalam rangka persiapan keamanan Kompleks Parlemen menyambut pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019 mendatang.
“DPR dan MPR siap melaksanakan dengan baik dan lancar,” kata Ketua DPR, Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar serta jajaran TNI-Polri, di Jakarta, Senin (14/10).
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, Pimpinan DPR dan TNI-Polri sepakat saling koordinasi, bersinergi dalam menjaga keamanan.
“Insya Allah, pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan di Gedung DPR/MPR/DPD ini berjalan dengan baik,” ucapnya.
Tak kalah pentingnya, pelantikan ini sesuai konstitusi Indonesia. Setelah proses Pemilu selesai dan menerima hasil Pemilu yang sudah disahkan KPU) memiliki Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024,” ujarnya.
Terkait pengamanan, Pangdam Jaya menyampaikan, sesuai instruksi dari Kapolda Metro Jaya, pemberitahuan aksi unjuk rasa mulai besok hingga hari dan tanggal pelantikan tidak akan diproses. Hal ini mengakibatkan bersifat tidak resmi atau ilegal unjuk rasa jika tetap dilakukan pada tanggal tersebut.
“Hingga tanggal 20, pemberitahuan unjuk rasa tidak akan diproses. Sehingga kalaupun ada yang unjuk rasa, bahasanya tidak resmi atau ilegal. Karena itu, kami sudah menyiapkan perimeter di sekitar Gedung DPR/MPR,” kata Mayjen Eko.
Pangdam Jaya juga mengimbau para pengunjuk rasa tidak mendekat Gedung DPR/MPR. Senada dengan itu, Kapolda Metro Jaya juga memberi diskresi dengan tidak memberikan surat penerimaan unjuk rasa. Hal ini dimaksud agar tercipta situasi tetap kondusif jelang dan saat pelantikan berlangsung.
“Terkait unjuk rasa, kita akan memberikan diskresi untuk tidak memberikan surat penerimaan. Kita hormati keputusan itu karena akan banyak utusan negara yang akan hadir. Mulai besok kami sudah berlakukan. Setelah tanggal 20 Oktober aspirasi boleh disampaikan kembali. Mari kita hormati itu,” katanya. (Jum)
