JAKARTA – MARITIM : Untuk menarik investor furnitur besar dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tujuan ekspor, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kemenperin dan para pengusaha furnitur nasional melakukan ‘jemput bola’ bertemu langsung dengan para pengusaha furnitur dari wilayah Guangzhou, Foshan dan Shandong.
Upaya promosi proaktif ini dilakukan Kepala BKPM dalam rangka mengambil momentum perang dagang Amerika Serikat dan RRT yang membuat dunia usaha RRT melakukan relokasi ke Kawasan Asia Tenggara.
Menurut Humas BKPM, Selasa (15/10), Kepala BKPM Thomas Lembong bertemu langsung dengan Wakil Gubernur Provinsi Guangdong Ouyang Weimin dan Wakil Walikota Foshan Tan Ping.
Kerja sama ini untuk meningkatkan investasi perusahaan furnitur RRT ke Indonesia. Di samping itu dilakukan pertemuan one on one dengan para pengusaha besar industri furnitur serta kegiatan forum bisnis yang dihadiri 150 pengusaha besar furnitur dari wilayah Provinsi Shandong dan Provinsi Guangdong. Yaitu dari Dongguan, Foshan, Shenzen dan Guangzhou. Antusiasme para pengusaha RRT ini sangat tinggi dengan menanyakan berbagai detail regulasi, kesiapan rantai pasok industri dan bahan baku serta lokasi yang ditawarkan.
Thomas Lembong menyampaikan, di tengah kondisi perang dagang yang diprediksi akan berlangsung lama, adalah saat yang tepat bagi pengusaha furnitur RRT untuk berinvestasi di Indonesia.
RRT sudah saatnya beralih dari the world’s factories jadi negara basis industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan. Selain itu, disampaikan latar belakang Presiden Jokowi sebagai pengusaha furnitur serta beberapa parameter perbaikan iklim investasi di Indonesia, antara lain ketersediaan infrastruktur jalan tol lintas Jawa.
Pelabuhan ekspor impor Tanjung Mas, bandara internasional, keberadaan politeknik furnitur di Kendal, Jawa Tengah. Insentif-insentif yang dapat diberikan pemerintah serta lokasi yang ditawarkan meliputi kawasan Kendal, Pemalang dan Sukoharjo, provinsi Jawa Tengah.
“Pemerintah mengundang pengusaha RRT khususnya furnitur untuk datang ke Indonesia. BKPM bersama Kemenperin, asosiasi dan pemda mengupayakan courtesy meeting di Indonesia. Termasuk melihat beberapa pabrik dan site visit,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah tengah berupaya fokus mengembangkan Jawa Tengah sebagai basis klaster industri furnitur berorientasi ekspor dalam skala besar, dengan kemungkinan bisa dilakukan di lokasi lainnya. Di mana realisasi investasi RRT ke Indonesia naik signifikan dalam lima tahun terakhir.
Walaupun masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus ditindaklanjuti, antara lain jaminan ketersediaan bahan baku kayu dan rotan, relaksasi ketentuan impor mesin (relokasi) dan bahan baku industri furnitur, dukungan pemda terutama dalam pembebasan lahan lokasi. Dukungan tenaga kerja trampil, TKA, kesiapan infrastruktur pelabuhan Tanjung Emas serta jaminan keamanan dan perlindungan investasi skala besar.
Forum bisnis ini dibuka Duta Besar RI di Beijing Djauhari Oratmangun. Dalam sesi diskusi panel, Deputi Bidang Perencanaan BKPM Ikmal Lukman dan Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih menekankan dukungan penuh pemerintah masuknya investasi dan kolaborasi industri furnitur.
“Pemerintah berupaya agar investasi terus masuk, terutama untuk sektor furnitur ini, yang salah satunya melalui pemberian kemudahan insentif fiskal dan non fiskal,” ucap Ikmal.
Ketua Asosiasi Industri Furnitur Nasional menyatakan siap berkolaborasi dengan pengusaha RRT.
“Saat ini, RRT merupakan eksportir furnitur terbesar di dunia, yang menguasai hampir 40% produksi furnitur dunia. Nilai ekspor mencapai US$52 miliar dibanding Vietnam dan Indonesia US$8,5 miliar dan US$1,7 miliar,” hitungnya. (Jum)
