JAKARTA – MARITIM : Pidato Presiden Terpilih Masa Jabatan 2019-2024 Joko Widodo yang disampaikan dalam Pelantikan Presiden-Wakil Presiden dinilai banyak kalangan sebagai pidato yang sarat dengan optimisme. Terutama, gagasan mengenai birokrasi yang efisien lebih revolusioner dibanding dengan pidato-pidato sebelumnya. Presiden Jokowi dalam pidatonya ingin memangkas jumlah eselon yang awalnya berjumlah empat menjadi dua eselon.
Humas DPR, Senin (21/10), menyampaikan Anggota DPR Ace Hasan Syadzily menyambut baik, namun ia tetap mengingatkan jangan sampai gagasan itu menimbulkan polemik yang baru.
“Yang dikhawatirkan, tentu jangan sampai upaya memangkas birokrasi itu membuat misalnya kegaduhan baru. Saya kira ini tidak mudah, perlu ada satu koordinasi, perlu ada satu konsep detail,” ujar legislator Fraksi Partai Golkar ini.
Ditambahkan, gagasan efisiensi birokrasi yang disampaikan Presiden itu perlu dibicarakan lebih lanjut dengan lembaga negara lainnya terutama DPR.
Mengingat, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyampaikan akan ada 2 RUU penting yang perlu direspon secara serius oleh Parlemen. Yaitu RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang UMKM.
Tak hanya itu, sambung Ace, selama ini birokrasi di Indonesia dinilai oleh berbagai pihak sebagai salah satu the bottom neck pembangunan ekonomi nasional.
“Karena itu, saya kira penting pidato Presiden yang sangat optimistik itu perlu diterjemahkan dengan sebaik-baiknya oleh para Menteri dan mitra kerjanya,” tutup legislator dapil Jawa Barat II. (Jum)
