YOGYAKARTA — MARITIM :
Perkembangan teknologi informasi di era revolusi 4.0, berdampak pada kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi, yang cepat, tepat dan benar. Dalam hal ini, informasi dan komunikasi tidak mengenal batas ruang dan waktu.
Hal tersebut dikemukakan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Distrik Navigasi Kelas I Dumai Raymond Ivan H.A. Sianturi, saat membuka kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik di Yogyakarta, Rabu (30/10).
Untuk itu lanjutnya, Humas Pemerintah juga dituntut merubah pola pikir, dari Humas Pemerintah yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi Humas Pemerintah Era Revolusi Industri 4.0 . Dimana semua kegiatan, khususnya dalam pengelolaan informasi dan komunikasi akan dialihkan dengan teknologi informasi yang serba digital.
Diakui, saat ini memang peran kehumasan Pemerintah sangat strategis di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi yang terus berubah begitu cepat. Karenanya, pemilihan tema workshop ‘Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Era Industri 4.0 oleh Humas Pemerintah’ dirasa sangat sesuai dengan perkembangan zaman.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta Peraturan Pelaksananya, Raymond menjelaskan, tujuan dari penyelenggaraan workshop ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Juga kata Raymond,setiap badan publik seperti Ditjen Perhubungan Laut termasuk seluruh Unit Pelaksana Tugas (UPT) di daerah, dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta mampu memproses dan menampung permohonan informasi dengan cepat dan tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka mempercepat implementasi peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah diberlakukan sejak tanggal 17 Mei 2018 lalu, Raymond meminta kepada setiap UPT, untuk menindaklanjutinya dengan membuat SK PPID Pelaksana di lingkungan UPT masing-masing.
Ia juga mengingatkan, sebagai PPID pelaksana, tugas tidak berhenti pada pelayanan informasi saja. Tetapi ada hal yang tak kalah penting, yaitu penanganan dokumentasi atas informasi yang harus disediakan sewaktu-waktu.
Sebagai penutup, Raymond berharap seluruh peserta yang juga para PPID Pelaksana di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dapat mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh serta dapat menerapkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan baik di wilayah kerja masing-masing.
“Saya juga berharap ke depan, seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut mampu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, objektif, prima, efektif dan efisien,”pinta Raymond.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Perhubungan Laut Yan Prastomo Ardi dalam laporannya mengatakan, “Pada kegiatan kali ini kami mengundang seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebanyak 296 UPT Ditjen Perhubungan Laut,” ungkapnya.
Turut hadir dalam workshop keterbukaan informasi publik ini Staf Khusus Presiden RI Tahun 2018-2019 Adita Irawati, Ketua Umum DPP Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) yang dalam hal ini diwakili Pamungkas Trishadiatmoko dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Tya Tirta Sari.(Rabiatun)
