SAMARINDA – MARITIM : Minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) cukup tinggi. Antusiasme ini didasari pemahaman bahwa ketrampilan yang diperoleh dalam pelatihan tersebut sangat membantu untuk mendapatkan pekerjaan maupun usaha mandiri.
Tingginya minat masyarakat tersebut menyebabkan BLK Komunitas yang dibangun pemerintah sejak 2 tahun lalu itu tidak mampu menampung seluruh pendaftar karena tempat pelatihan dan kuotanya sangat terbatas. BLK Komunitas Al Mujahidin di Samarinda, Kalimatan Timur, misalnya, dari puluhan yang mendaftar yang bisa diterima cuma 16 orang karena kapasitas workshopnya hanya mampu menampung 16 siswa.
“Dari puluhan peminat yang mendaftar, kami hanya bisa menerima 16 siswa untuk satu angkatan (paket) dengan lama pelatihan 1,5 bulan,” kata Riswadi Mpd, Kepala BLKK Al Mujahidin kepada Maritim yang mengunjungi BLK tersebut Kamis (24/10/2019).
BLK Komunitas yang dibangun tahun 2017 dan beroperasi mulai 2018 itu berada di bawah Yayasan Perguruan Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Lokasinya berada di Jl. KH Harun Nafsi, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Selain Pondok Pesantren Al Mujahidin, yayasan itu juga menyelenggarakan beberapa unit pendidikan. Mulai dari TK, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah(MA), sampai Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Timur.
Seperti diketahui, dalam upaya memecahkan pengangguran dan memperluas lapangan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sejak tahun 2017 melakukan terobosan dengan membangun BLK Komunitas yang saat ini jumlahnya mencapai 1.125 unit di seluruh Indonesia. Tahap pertama (2017) dibangun 50 BLK untuk melatih 5.000 orang dan tahun 2018 dibangun 75 BLK untuk melatih 7.500 orang.
Sukses membangun 125 BLKK dengan melatih 12.500 orang dalam berbagai kejuruan, tahun 2019 ini pemerintah membangun lagi 1.000 BLKK dengan anggaran Rp 1 triliun untuk melatih 32.000 orang dalam 10 kejuruan. Pembangunan BLKK ini bukan hanya untuk komunitas pesantren, tapi juga untuk basis agama lainnya, termasuk masyarakat sekitar yang membutuhkan. BLKK dibangun untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelatihan ketrampilan, terutama di lokasi yang jauh dari Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah pusat maupun Pemda.
“Biaya pembangunan BLKK tahun ini yang dialokasikan Rp 1 miliar/unit digunakan untuk membangun workshop, pelatihan untuk pengelola BLK dan instruktur, pengadaan peralatan dan sarana pendukung, serta biaya operasional BLK. Kemnaker menetapkan 10 kejuruan, namun BLKK dibebaskan memilih satu kejuruan yang diinginkan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya kejuruan otomotif, teknik las, listrik, teknologi informasi, pengolahan hasil pertanian/perikanan, pariwisata, atau industri kreatif,” kata Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, kepada Maritim beberapa waktu yang lalu.
Lebih jauh Riswadi menjelaskan, BLKK Al Mujahidin hanya menyelenggarakan pelatihan dengan kejuruan TIK (Teknologi Informasi dan Komputer). Selama tahun 2018 pelatihan diikuti 80 siswa yang dilaksanakan dalam 5 paket (angkatan). Tiap paket diikuti 16 siswa dengan pelatihan selama 1,5 bulan.
Tahun 2019 ini, pelatihan akan diselenggarakan dalam 6 paket dengan total peserta 96 orang. Anggaran operasional sebesar Rp 300 juta atau Rp 50 juta/paket diperoleh dari Ditjen Binalattas yang disalurkan melalui BLK Samarinda selaku pembina BLK Komunitas di Kaltim.
Hingga saat ini sudah terselenggara 4 paket dan paket ke-5 dibuka mulai 28 Oktober 2019, kemudian ditutup dengan paket ke-6 yang akan dilaksanakan Desember 2019. Sehingga dalam dua tahun ini ada 176 orang yang menyelesaikan pelatihan di BLKK Al Mujahidin dan mendapat sertifikat kelulusan dari BLKK dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Posisi saat ini, 25% siswa BLK dari santri Ponpes Al Mujahidin dan mahasiswa UNU, sedang 75% lainnya dari masyarakat sekitar. Bahkan ada peserta dari luar Samarinda,” ujar Riswadi.
Tambah peralatan
Sejauh mana lulusan BLK dapat terserap di pasar kerja?
Menurut Riswadi, dari hasil monitoring yang dilakukan, 30% lulusan BLKK AL Mujahidin sudah bekerja di sejumlah kantor atau perusahaan. Di antara mereka juga ada yang membuka usaha mandiri, misalnya jasa pengetikan (rental), dan bahkan ada yang menjadi perancang busana dengan keahliannya sebagai desain grafis.
“Monitoring ini dilakukan melalui grup WA (WhatsApp) yang dibuat tiap angkatan dan terkoneksi ke BLKK,” kata Jamaludin S. Kom, instruktur yang mendampingi Riswadi.
Untuk memperluas penyerapan di pasar kerja, pihaknya akan melakukan sistem jemput bola ke beberapa perusahaan dan pemerintah daerah, khususnya aparat desa yang belum banyak menguasai teknis komputer.
Tentang jumlah instruktur, lanjut Riswadi, idealnya dua orang, tapi sampai saat ini hanya ada satu. Selama ini memang tak ada masalah karena ada asisten yang membantu jika instruktur berhalangan, meski asisten tersebut belum memiliki sertifikat sebagai instruktur. Tapi hal ini akan menjadi masalah jika BLKK nanti memiliki dua kelas. Menurut Riswadi, pihaknya kini sedang mengajukan permohonan tambahan 16 komputer beserta satu kelas baru ke Ditjen Binalattas, sehingga kapasitasnya akan meningkat karena tiap paket pelatihan nanti akan diikuti 32 siswa. Untuk itu perlu dua instruktur yang menguasai metodologi dan kompetensi.
Ia menilai tambahan komputer ini merupakan kebutuhan mendesak, mengingat BLKK merupakan salah satu sarana dalam mengatasi pengangguran. Lebih spesifik lagi, keahlian di bidang IT saat ini sangat diperlukan di era revolusi industri 4.0.
“Kita masih menunggu keputusan dari Ditjen Binalattas kapan tambahan peralatan komputer itu akan dikirim ke sini,” ujarnya berharap. (Purwanto).
