JAKARTA — MARITIM Sidang Majelis International Maritime Organization (IMO) ke-31 , akan digelar pada 25 November – 4 Desember 2019 mendatang. Indonesia akan berpartisipasi dengan mengirimkan delegasi dari berbagai Kementerian/Instansi, antaranya Sekretaris Kabinet, Kemenkomaritim, Kementerian Luar Negeri, Basarnas, Pushidros TNI AL, PT. Pelni, PT. Pelindo I – IV, PT. BKI, DPP INSA dan DPP IPERINDO.
Dalam sidang IMO yang ke-31 ini, Indonesia harus tampil meyakinkan 25 negara untuk kembali memilih Indonesia menjadi anggot dewan IMO Periode 2020-2021. Di mana Indonesia, mencalonkan kembali menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C.
Untuk itu,jelang pelaksanaan Sidang IMO ke-31 ,Ditjen Perhubungan Laut menggelar Workshop Persiapan Sidang Majelis IMO ke-31 di Hotel Grand Mercure Harmoni, (7/11).
Membuka Workshop, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, mengatakan, Workshop ini diselenggarakan untuk mempersiapkan seluruh delegasi dan memantapkan posisi Indonesia untuk menghadiri Sidang Majelis IMO ke-31. “Sidang Majelis IMO kali ini akan membahas beberapa agenda, namun yang terpenting, pemilihan anggota dewan IMO Periode 2020-2021. Indonesia mencalonkan kembali menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C,” ungkap Arif, juga tambahnya tahun ini, Indonesia akan mengajukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencalonkan diri menggantikan posisi Ghana menjadi External Auditor IMO.
Menurut Arif, proses pemilihan tahun ini akan mejadi sedikit lebih berat karena Indonesia harus bersaing dengan 25 negara, di mana hanya 20 negara yang dapat diterima menjadi anggota.
“Tentunya kita harus memantapkan strategi dan posisi yang jelas untuk meyakinkan 122 negara anggota untuk kembali memilih Indonesia menjadi anggota dewan,” ujarnya.
Selain agenda pencalonan kembali Indonesia menjadi Anggota Dewan IMO, terdapat pula agenda-agenda khusus yang menjadi kepentingan Indonesia, yaitu penyampaian instrumen aksesi STCW-F, Reformasi Dewan IMO serta pemilihan external auditor dari tiga kandidat yaitu Indonesia, Italia dan Inggris.
Menurut Arif , selain membahas sebanyak 31 Agenda Sidang yang akan dibahas satu per satu, Workshop ini juga akan membahas tentang pengaturan resepsi diplomatik dalam rangka penggalangan dukungan, yang rencananya akan diadakan pada tanggal 27 November 2019.
“Saya berharap seluruh delegasi yang menghadiri Workshop ini dapat berperan aktif dalam memberikan masukan, sehingga pada saat sidang berlangsung Indonesia dapat memberikan intervensi pada tiap agenda untuk menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang juga menjadi poros maritim dunia,” tutup Arif. (Rabiatun)
