JAKARTA – MARITIM : Memasuki tahun kerja 2020 aghar dapat merealisasikan berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai perlu mendapat peningkatan anggaran yang signifikan. Andi Akmal Pasluddin, Anggota Komisi IV DPR RI melalui keterangan tertulis pada Sabtu (16/11/2019) menyebutkan bahwa pada awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang lalu, KKP langsung mendapat lonjakan anggaran signifikan yang semestinya mampu digunakan untuk memajukan sektor maritim dan pembebasan impor garam dan ikan. Namun kenyataannya, di penghujung periode pertama pemerintahannya, KKP kembali ke selera asal yang hanya mampu mengelola anggaran sebesar Rp6,47 triliun.
Andi Akmal juga menyebutkan bahwa anggaran KKP pada saat ini adalah yang terkecil di antara berbagai mitra kementerian Komisi IV DPR RI. Sebagai perbandingan, pagu anggaran KKP tahun 2020 sebesar Rp6,47 triliun, sedangkan alokasi Kementerian Pertanian pada RAPBN 2020 sebesar Rp21 triliun, dan pagu RAPBN KLHK Tahun 2020 Rp9,3 triliun. Karena itu, Andi Akmal mengingatkan anggaran KKP terus menurun, padahal pada 2016, KKP sempat memiliki pagu Rp15,8 triliun, serta pada perubahan APBN dalam RAPBNP 2016, alokasi final tahun itu Rp11,16 triliun. Menurut Akmal, Rp11 triliun angka ideal untuk KKP.
“Saya berharap KKP mampu mengembalikan anggaran 2021 yang akan dibahas tahun 2020 sebesar Rp11 triliun,” katanya.
Lebih lanjut diutarakan dengan besaran APBN untuk KKP sebesar itu, pemerintah diharap mampu mengentaskan kemiskinan di kalangan nelayan dan penduduk pesisir, mampu pula memajukan sektor maritim dengan teknologi modern, pengelolaan sumber daya laut yang ramah lingkungan hingga membebaskan negara dari jeratan impor garam.
Sebelumnya, Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan mendorong penyelenggaraan anggaran di KKP berbasis kepada hasil, sehingga anggaran digunakan secara bijak, bukan hanya mengejar target penyerapan. Ujar Men KP: “Kita juga harus melakukan pemetaan dari anggaran ini menghasilkan apa? Selain pemasukan ke negara, dampak ikutannya apa saja? Hingga nanti kita dapatkan hasil jumlah penyerapan tenaga kerja yang sesungguhnya”.
Menurut Menteri, nantinya alokasi anggaran KKP juga akan diarahkan untuk memberi nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya, untuk pengembangan sektor budi daya perikanan, sebagaimana diamanatkan Presiden Joko Widodo. Selain itu, nilai tambah di sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, riset dan pengembangan SDM, pengawasan perkarantinaan, pengawasan keuangan, hingga pekerjaan rumah tangga KKP juga akan ditingkatkan.
Untuk mengoptimalkan hal ini, Menteri Edhy bersama jajaran Eselon I KKP telah melakukan dialog bersama dengan berbagai pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. (Tim Liputan)
