SEMARANG – MARITIM : Melalui Biro Organisasi Kepegawaian Setda Provinsi Jateng dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan rencana perampingan eselon. Ungkap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa (19/11/2019) lalu: “Kami sudah berproses di internal, mudah-mudahan petunjuk dari Kemendagri sudah segera dapat disiapkan hingga nanti akan lebih cepat”.
Menurut Gubernur Jateng, perampingan tersebut tidak akan berdampak, karena pihaknya sudah mendorong para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng untuk selalu siap dalam menghadapi perubahan apa pun, baik dalam pemerintahan, sosial, maupun politik.
Imbuh Gubernur: “Tidak usah takut, tidak usah cemas karena itu seperti orang yang tour of duty saja. Biasa menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. ASN masa kini harus adaptif terhadap perubahan, apa pun struktur yang mau dibuat, dia harus selalu dalam kondisi siap”.
Untuk membuat ASN siap, lanjut Ganjar, tugas pemerintahan adalah menyiapkannya dan dalam Undang-Undang ASN tercantum hak ASN untuk dapat pelatihan hingga meningkatkan kapasitas. Jelas Gubernur lebih lanjut: “Pelatihan yang diberikan diharap membentuk ASN yang multitalenta dan multitasking hingga mudah beradaptasi dengan perubahan”.
Gubernur Jateng juga menyebut rencana Presiden Jokowi memangkas sistem kepangkatan dalam struktur pegawai negeri sipil akan mengubah mental ASN serta membuat kinerja jadi lebih efisien. Pemangkasan sistem kepangkatan PNS sebenarnya sudah diatur dalam UU ASN sehingga hal tersebut cukup dijalankan untuk memangkas jenjang kepangkatan ASN.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga menyebutkan bahwa UU ASN sejatinya sudah dapat diberlakukan, termasuk tentang kepangkatan eselon, hingga pembagian kerja PNS sebagai administratur, supervisor, pejabat tinggi pratama, hingga sampai kepada pejabat tinggi utama tinggal dilaksanakan berdasar UU ASN. (Uti/Smr/Maritim)
