SOLO-MARITIM: Kolaborasi logistik dengan industri perlu terus didorong guna meningkatkan investasi dan ekspor serta mengurangi ketergantungan impor untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Harapan itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimpas) DPP ALFI/ILFA di Solo,Jawa Tengah (22/11/2019). Menhub mengatakan, ALFI sebagai mitra strategis pemerintah, telah berperan dalam pembangunan di sektor transportasi barang dan logistik secara nasional maupun internasional.
Rapimnas ALFI bertema “Langkah Strategis Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan SDM dalam rangka mendorong investasi dan ekspor” itu dihadiri Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI/ILFA seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua.
“Saya apresiasi tema Rampinas tersebut sangat tepat, karena sesuai dengan kondisi yang dihadapi bangsa saat ini,” ucap Budi Karya.
Untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan RI saat ini, kata Menhub adalah melalui peningkatan ekspor dan mengurangi impor.
“Dengan begitu kinerja logistik nasional akan semakin membaik sehingga bisa meningkatkan investasi,” tandasnya.
Hal senada dikemukakan Kepala Badan Kordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Menurut Bahlil, kontribusi ALFI sebagai organisasi yang mengkordinir para pengusaha logistik nasional sangat strategis dalam membangun perekonomian bangsa.
Diapun berharap ALFI dapat berperan mengurai problem yang dihadapi khususnya yang berkaitan dengan aktivitas di pelabuhan, angkutan darat dan logistik di Indonesia.
Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan kolaborasi pelaku usaha logistik dan industri serta perguruan tinggi akan meningkatkan kinerja logistik nasional sehingga dapat mendorong investasi dan menambah daya saing ekspor komoditas unggulan di pasar global.
Menurutnya, kolaborasi seperti itu dapat memungkinkan untuk membangun eksosistem logistik yang komprehansif dan efisien.
“Bila ekosistem logistik yang efisien terwujud, maka hal ini akan dapat mendorong investasi serta meningkatkan ekspor, sehingga defisit neraca perdagangan yang beberapa tahun terakhir dialami Indonesia dapat diatasi. Bahkan, neraca perdagangan internasional Indonesia akan lebih sehat atau positif,” ujar Yukki.
Melemah
Yukki mengatakan, perekonomian global saat ini melemah, penuh ketidakpastian, akibat perang dagang antara China dengan Amerika Serikat. Kondisi ini berdampak kepada perdagangan internasional Indonesia karena dua negara tersebut merupakan tujuan utama ekspor Indonesia.
Perang dagang China-AS, imbuhnya, berdampak kepada menurunnya kinerja beberapa industri nasional seperti industri otomotif, industri elektronik (komputer), industri pertanian, industri tekstil dan produk tekstil. Selanjutnya kinerja perdagangan internasional (ekspor dan impor) Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit—CAD) hingga kuartal II tahun 2019 mencapai US$ 8,4 miliar.
Maka dari itu Indonesia perlu meningkatkan ekspor secara signifikan karena dalam lima tahun terakhir hanya tumbuh rata-rata sekitar 7%. Untuk meningkatkan ekspor memang tidak mudah karena banyak permasalahan yang harus diperbaiki, terutama kebijakan instansi pemerintah terkait, kualitas, kualitas produk dan perlunya memperbaiki saya saing setiap komoditas ekspor.
Yukki mengatakan, salah satu faktor yang bisa menaikkan daya saing produk ekspor Indonesia adalah memperbaiki ekosistem logistik komoditas ekspor secara menyeluruh, dengan membangun ekosistem manajemen rantai pasok (supply chain).
Untuk mewujudkan ekosistem logistik yang efisien diperlukan kolaborasi seluruh kepentingan seperti pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM).
Selain itu, lanjut Yukki, untuk menjalankan ekosistem logistik yang efisien disamping diperlukan sistem informasi dan komunikasi elektronik yang terintegrasi diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
“Disinilah pentingnya lembaga pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM,” paparnya.
Namun, Yukki mengingatkan hal tersebut belumlah cukup, lantaran membangun ekosistem logistik yang efisien diperlukan badan adhoc di bawah presiden karena melibatkan 15 kementerian dan 3 lembaga negara. “Badan inilah yang berfungsi untuk mensinkronkan bebagai kebijakan dan menyederhanakan regulasi terkait dengan ekosistem logistik nasional.”ucapnya.
Menurut dia, permasalahan lain yang juga dibutuhkan untuk membangun ekosistem logistik nasional yang efisien adalah pengembangan infrastruktur (hard dan soft infrastructure).
Pengembangan hard infrastructure mencakup pembangunan pelabuhan, bandara, jalan dan pusat logistik dan terkoneksi dengan baik.
“Sedangkan soft infrastructure mencakup sistem informasi dan komunikasi elektronik yang terintergrasi dengan seluruh pemangku kepentingan (platform) untuk memperlancar dokumen dan sistem transaksi,” kata Yukki. (A.Habib)
