Erick Thohir: Benoa Harus Jadi Kawasan Turis Terpadu Kelas Dunia

Menteri BUMN dan Gubernur Bali didampingi wisman
Menteri BUMN dan Gubernur Bali didampingi wisman

BENOA BALI – MARITIM : Dalam kunjungan ke Pelabuhan Benoa Bali yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)/Pelindo III Kamis (28/11/2019)., Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang juga didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster, menegaskan bahwa Pelabuhan Benoa harus menjadi kawasan turis terpadu kelas dunia..

Setelah mengelilingi Terminal Internasional, Menteri BUMN, Gubernur I Wayan Koster dan jajaran Direksi Pelindo 3 mengadakan rapat koordinasi singkat. Seusai rakor Menteri BUMN mengatakan kepada awak media termasuk dari maritim.com: “Pelabuhan Benoa harus bisa menjadi one stop area yang dilengkapi dengan pusat kesenian, wisata kuliner dan pusat perdagangan UMKM. Sehingga apabila ada wisatawan yang datang, tetapi waktu singgahnya hanya sebentar, mereka tetap harus dapat berbelanja serta menikmati kuliner Bali. Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan Pengusaha Daerah dan UMKM di Bali”.

 Disebutkan pula, agar Pelindo III harus membuat nilai tambah untuk masyarakat, misalnya, di tempat datang kapal pesiar, dapat dijadikan area pertunjukan budaya lokal dan wisata fotografi. Agar semua yang dibuat ini tidak sia-sia dan tepat sasaran. Pada kesempatan itu Menteri BUMN minta agar Pelindo melakukan survei, untuk mengetahui jumlah wisatawan yang datang pertahunannya, dukungan apa yang dibutuhkan , jumlah wisatawan yang menunggu di Benoa atau wisatawan yang berkunjung ke pusat-pusat wisata lainnya.

Bagi Erick Thohir, data yang lengkap menjadi landasan penting dalam membangun sesuatu.

Ujar Menteri BUMN, melalui keterangan resmi: “Saya minta agar Zona Hutan Kota yang sedang dibuat dapat dipercepat. Jadi wisatawan juga dapat menikmati ekowisata. Saya minta kita Rapat koordinasi Pelindo Benoa di akhir 27 Januari 2020, sekaligus dengan Kadin Daerah , BUMD , Pertamina, PLN, ITDC, Dirjen Imigrasi, Kementerian Perhubungan , Dirjen Bea Cukai dan stakeholder lain”.  (Adit/Dps/Maritim)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *