JAKARTA – MARITIM : Pembangunan infrastruktur skala besar menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Perkembangan ini telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, produktivitas tanaman, ketersediaan air, dan listrik. Namun, infrastruktur air dapat mengganggu keberlanjutan kehidupan ekosistem ikan di perairan darat terutama di sungai Indonesia karena jalur migrasi ikan terganggu oleh pembatas.
“Strategi mitigasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan perikanan darat. Ada beberapa permasalahan terkait dengan pembangunan bendungan ataupun bendung, termasuk tertutupnya konektivitas ikan, sedimentasi di air, penurunan kualitas air dan unsur hara, perubahan habitat, serta pengalihan sistem irigasi,” tutur Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Sjarief Widjaja.
Dia menyampaikan itu secara daring pada Workshop Pengelolaan Sumber Daya Air yang Mendukung Perlindungan Biodiversitas Perairan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan SEAFDEC/IFRDMD dan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP), Senin (5/10/2020).
Menurutnya, perikanan darat memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat pedesaan. Kontribusinya dalam hal pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan kesejahteraan gizi sangat nyata baik secara ekonomi dan budaya. Pada dasarnya, keberlanjutan perikanan tangkap darat sangat tergantung pada kualitas habitat dan ekosistem perairan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya teknologi dan kebijakan yang didesain berdasarkan pada perilaku migrasi ikan dan kemampuan berenang spesies asli dan ramah biodiversitas.
Disampaikan, untuk menghindari dan mengurangi dampak negatif pada skema irigasi baru atau yang direhabilitasi, perlu adanya fish way (jalur ikan) atau fish ladder (tangga ikan) yang dapat digunakan untuk menyambung kembali hulu dan hilir sungai.
Tangga ikan atau fish ladder memudahkan ikan untuk bermigrasi dari hilir ke hulu atau sebaliknya. Pengetahuan tentang fish ladder telah digunakan secara global untuk menjaga konektivitas sungai. Namun, desain jalur ikan harus didasarkan pada karakteristik setempat. Oleh karena itu penting untuk dilakukan pemahaman mengenai perilaku migrasi ikan dan kemampuan berenang spesies asli.
Atas dasar tersebut, SEAFDEC/IFRDMD dan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) bersinergi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWS VIII Sumatera) melalui Australian Water Partnership (AWP), berinisiasi menciptakan kolaborasi yang lebih baik antara KKP dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pekerjaan Umum) dalam pengelolaan sumber daya air yang mendukung perlindungan biodiversitas perairan untuk pembangunan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, disepakati fish way penting karena biodiversitas perairan darat, khususnya ikan, memerlukan konektivitas. Di samping itu, diperlukan sosialisasi oleh penyuluh perikanan mengenai pentingnya keberadaan tangga ikan sebagai jalur migrasi dan bukan menjadi tempat penangkapan ikan.
Dengan adanya jalur migrasi ikan juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, dan menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi ekowisata. (Muhammad Raya)
