JAKARTA – MARITIM : Penandatangan Pakta Integritas Penerapan Inaportnet, bertempat di Ruang Mataram Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, oleh dua puluh pelabuhan di Indonesia, merupakan awal dari komitmen bersama dalam mengimplementasikan inaportnet. Guna menciptakan transparansi pelayanan operasional kapal dan barang , serta alat monitoring dan evaluasi untuk melakukan pembinaan dan pengembangan di pelabuhan.
Hal tersebut disampaikan Dirjen Hubla R Agus H Purnomo, usai menyaksikan penandatangan dua puluh pelabuhan di Indonesia yaitu Pelabuhan Tanjung Buton, Patimban, Palu, Kuala Tanjung, Kijang, Sunda Kelapa, Tanjung Wangi, Lembar, Kupang, Sampit, Tarakan, Manado, Pare-Pare, Gorontalo, Biak, Bau-Bau, Kepulauan Seribu, Marunda, Muara Angke dan Satui, Rabu (18/11), oleh masing-masing Kepala Kantor KSOP, UPP dan BUP terkait.
Menurut Agus H. Purnomo, saat ini eranya sudah harus digitalisasi sehingga penerapan Inaportnet di Pelabuhan menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan cepat, valid, transparan, dan terstandar dengan biaya terjangkau sehingga dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia.
“Sistem digitalisasi ini mau tidak mau harus dilaksanakan secepat mungkin pada semua kegiatan termasuk dalam pelayanan di pelabuhan. Untuk itu, semua unsur terkait baik Pemerintah, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) seperti PT. Pelabuhan Indonesia (perseo) maupun Perusahaan Pelayaran harus saling mendukung agar pelayanan pelabuhan berjalan dengan lancar sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Agus.
Dengan penerapan Inaportnet pada 20 pelabuhan yang ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas ini, menurut Dirjen Agus, akan menambah jumlah pelabuhan yang sudah menerapkan Inaportnet sebelumnya yang hingga saat ini sudah berjumlah 33 pelabuhan, serta satu pelabuhan yg sudah melakukan tanda tangan penerapan Inaportnet dan go live pada tanggal 5 November 2020 yaitu Pelabuhan Khusus Batam.Rencananya ke 20 pelabuhan yang hari ini melakukan panandatangan Pakta Integritas akan memulai Go-Live Aplikasi Inaportnet pada tanggal 30 November 2020.
“Dengan penerapan Inaportnet di pelabuhan di Indonesia merupakan bentuk nyata dan kesungguhan komitmen Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mewujudkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan yang lebih baik, transparan dan berdaya saing tinggi” ujar Agus.
Sementara Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Dr.Capt. Antoni Arif Priadi dalam laporannya mengatakan bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Pakta Integritas ini telah dilakukan berbagai tahapan di masing-masing pelabuhan antara lain Training of Trainers (TOT) kepada para operator dari Kantor KSOP dan UPP, Uji Coba infrastruktur, Uji Coba Sistem BUP, Pra SIT Pelabuhan (remote), Refeshment terhadap operator KSOP dan UPP, Sosialisasi kepada pegguna jasa serta uji coba SIT secara real kedatangan kapal.
Pada kesempatan itu, Capt. Antoni juga menjelaskan secara detail perkembangan penerapan sistem Inaportnet di Indonesia, dimana sampai dengan tahun 2019 penerapan sistem Inaportnet di Indonesia telah dilaksanakan pada 33 Pelabuhan.
”Sedangkan pada tahun 2020, penerapan Inaportnet diawali dengan penandatanganan pakta integritas dan go live di Pelabuhan Khusus Kelas I Batam pada tanggal 5 November 2020, dan pada hari ini sebanyak 20 Pelabuhan telah melakukan tanda tangan Pakta Integritas Penerapan Inaportnet sehingga total jumlah Pelabuhan yang menerapkan Inapornet pada tahun 2020 adalah sebanyak 21 Pelabuhan,” tutup Capt. Antoni.(Rabiatun)
