JAKARTA, MARITIM : Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Priok pada tahun 2021 akan lebih konsen dalam 3 hal, yakni terus optimalisasi Ecoport dan Green Port, Single TID dan penataan TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) atau juga sering disebuh buruh pelabuhan.
Hal itu disampaikan Kepala OP Utama Tanjung Priok, Capt. Mugen Sartoto., dalam acara Media Lunchen dengan wartawan Pelabuhan Priok yang tergabung dalam wadah FORWAMI (Forum Wartawam Maritim Indonesia) hari ini (Jum’at, 20/11/2020) di Jakarta.
Menyoal penataan TKBM, Capt. Mugen S. Sartoto mengatakan, salah satu agenda yang digagas adalah database TKBM dan sertifikasi kompetensinya. Diakuinya, dari sekitar 2.300 TKBM yang bekerja di Pelabuhan Priok, baru sebagian kecil yang telah memiliki sertifikasi kompetensi di bidang bongkar muat, di sisi lain, amanat Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No. 60/2014 yang telah mengalami beberapa perubahan (revisi), disebutkan bahwa pelaksanaan bongkar barang di pelabuhan dilakukan oleh TKBM dan memiliki keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
“Untuk itulah, dalam hal ini, kami sedang menggagas untuk mengupayakan dan mengusulkan ke Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Kemenhub, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di sana (Pusbang SDM Perhubungan Laut-re) dapat dilaksanakan untuk sertifikasi TKBM di Pelabuhan Priok,” kata Capt. Mugen.
Berdasarkan catatan Tabloid Maritim, program sertifikasi kompetensi TKBM di Pelabuhan Priok baru berjalan beberapa angkatan beberapa waktu silam, dan sekarang belum bisa dilaksanakan lagi. Disebut-sebut, faktor biaya sertifikasi menjadi salah satu hambatannya, di sisi lain untuk biaya dimaksud, TKBM maupun Koperasi TKBM masih kesulitan untuk anggarannya.
Sekretaris Koperasi TKBM Pelabuhan Priok, H. Suparmin saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi gagasan Kepala OP Utama Priok tersebut. Sebab, memang diakuinya serfitikasi TKBM agak tersendat lantaran terbentur anggaran.(Hbb)
