JAKARTA-MARITIM: Kementerian Ketenagakerjaan mengintruksikan kepada para pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri sesuai potensi daerah masing-masing. Dengan bersinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai dan lebih mudah terserap pasar kerja.
“Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi para lulusannya,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarfa, Minggu (6/6/2021)
Menaker mengatakan, dengan bersinergi, lulusan pelatihan dapat dipastikan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap industri. Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya pelatihan/training dan investasi SDM bagi industri, sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara BLK dan industri.
Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan, di antaranya informasi pasar kerja; pengembangan kurikulum dan pengajaran; pengembangan standar kompetensi kerja dan kualifikasi nasional (SKKNI); sertifikasi kompetensi; On the Job Training (OJT); peningkatan keterampilan wirausaha; pengembangan training center di industri; dan bahkan menjadi co-manage lembaga pelatihan.
Menurut Ida, dalam memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas SDM Indonesia, Kemnaker menjadikan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar pada saat ini. Arah kebijakan program ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
Sebagai contoh, Kemnaker membangun BLK Komunitas di sekitar Danau Toba sebagai dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata Danau Toba, Sumut. Keberadaan BLK Komunitas ini harus disinergikan dengan dunia industri pariwisata di sekitarnya.
Menaker menyebut sejumlah pihak yang penting dijadikan mitra dengan BLK Komunitas bidang pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi tour guide. Hal itu guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis.
“Taruhlah BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang ada di Parapat, dia tidak tau bagaimana sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel yang benar. Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi tour gudie, bagaimana BLK Komunitas tour guide ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana meletusnya gunung itu,” terangnya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker.
Menaker Ida mengatakan, Danau Toba sebagai salah satu wisata super prioritas yang menjadi fokus pembangunan bagi pemerintah memiliki keunikan tersendiri karena terdapat wisata gunung dan air. “Jadi kita berharap dari Danau Toba BLK Komunitas dapat berperan maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten,” ujarnya.
Sejak 2017, pemerintah telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di lembaga keagamaan, seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. (Purwanto).
