JAKARTA-MARITIM : Wilayah Kerja (WK) Rokan mengukir perjalanan baru dalam kontribusinya sebagai salah satu wilayah kerja andalan nasional.
Setelah ditemukan pada 1941 dan berproduksi pada 1951, maka mulai 9 Agustus 2021 pukul 00.01 WIB, operasional WK Rokan beralih dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke KKKS Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Dukungan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan WK Rokan selanjutnya, tampak dari hadirnya mereka saat acara seremoni Allih Kelola WK Rokan, yang diadakan secara hybrid Minggu (8/8) malam, di Pekanbaru dan Jakarta.
Terlihat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir; Pimpinan dan anggota Komisi VII DPR, Gubernur Riau Syamsuar dan jajarannya. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama CPI, Albert Simandjuntak dan Direktur Utama PHR Jaffe Suardin Arizona. Turut hadir pula para Perwakilan Komisi Pengawas SKK Migas.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menyampaikan alih kelola WK Rokan dari PT CPI ke PHR adalah salah satu tonggak sejarah industri hulu migas di Indonesia. Setelah PT CPI berhasil mengelola WK itu dengan baik. Diharapkan, PHR dapat meneruskan dan mengembangkan keberhasilan yang telah dicapai tersebut.
Atas pengelolaan yang baik itu, Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas menyampaikan terima kasih kepada PT CPI. “Sejak pertama kali berproduksi pada1951 hingga tahun 2021, WK Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis, yang telah menghasilkan 11,69 miliar barel minyak. Terima kasih atas usaha-usaha yang telah dilakukan,” kata Arifin.
Sedangkan Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, menambahkan selain karena telah menghasilkan kinerja baik, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PT CPI yang telah mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia serta pelaksanaan kegiatan CSR di Riau dan wilayah Indonesia lainnya.
Alih Kelola Berjalan Mulus
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, bersyukur proses alih kelola dapat berjalan dengan baik dan lancar. “Dalam rangka mendukung capaian 1 juta BOPD pada 2030, maka sejak 2 tahun lalu, kami bekerja keras mengusahakan agar alih kelola berjalan lancar dan tingkat produksi minyak pada akhir masa kontrak PT CPI dapat dipertahankan. Ini merupakan hal penting bagi bangsa dan negara, mengingat WK Rokan saat ini masih mendukung 24% produksi nasional dan diharapkan tetap menjadi wilayah kerja andalan Indonesia,” jelas Dwi Soetjipto.
Salah satu usaha SKK Migas untuk mengawal alih kelola WK Rokan adalah menginisiasi Head of Agreement (HoA) yang menjamin investasi PT CPI pada akhir masa kontrak. Hasilnya, pada 29 September 2020 hingga 8 Agustus 2021, telah dilakukan pemboran 103 sumur pengembangan. Selain itu, SKK Migas juga mengawal 8 isu lain yang jadi kunci sukses alih kelola. Yakni migrasi data dan operasional, pengadaan chemical EOR, manajemen kontrak-kontrak pendukung kegiatan operasi, pengadaan listrik, tenaga kerja, pengalihan teknologi informasi, perizinan dan prosedur operasi serta pengelolaan lingkungan.
“Kami berterima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk Pemda Riau, sehingga operasional WK Rokan pada masa transisi berjalan dengan baik,” ucap Dwi.
Sementara Albert Simanjuntak, selaku Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit & Presiden Direktur PT CPI, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin selama masa transisi bersama SKK Migas dan Pertamina. Sehingga alih kelola berjalan dengan selamat, andal dan lancar. Semoga WK Rokan dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya kepada bangsa dan negara.
Keberlanjutan WK Rokan
Pada akhir Juli 2021, rata-rata produksi WK Rokan sekitar 160,5 ribu barel per hari atau sekitar 24% dari produksi nasional dan 41 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas bumi.
Menteri Arifin berharap, PHR berkomitmen melakukan investasi yang masif, agar produksi dari WK tersebut tidak lagi menurun bahkan dapat ditingkatkan.
“Ini harus jadi komitmen Pertamina, mengingat WK Rokan merupakan salah satu WK terbesar di Indonesia, yang bernilai strategis dalam memenuhi target produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada 2030 mendatang,” pinta Arifin.
Dwi Soetjipto, mengatakan persiapan yang telah dilakukan pada masa transisi dapat jadi modal PHR mengembangkan WK Rokan ke depan. Sehingga PHR memaksimalkan potensi yang ada di WK tersebut, antara lain melalui penerapan teknologi lanjutan.
Kontrak baru WK Rokan yang menganut sistem PSC Gross Split merupakan suatu tantangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Karena itu, Pertamina dituntut tetap profesional mengelola WK Rokan serta meningkatkan investasi, untuk memaksimalkan produksi.
Mengingat potensi WK Rokan yang masih cukup menjanjikan.
Produksi WK Rokan diharapkan dapat mencapai 165 ribu barel per hari pada akhir 2021 dengan tambahan sumur-sumur baru yang dibor tahun ini. Selanjutnya, WK Rokan diharapkan tetap jadi salah satu penghasil utama minyak nasional.
Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), sebagai induk usaha PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), menyampaikan pengelolaan WK Rokan oleh Pertamina menjelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan kebanggaan bagi Pertamina dan bangsa Indonesia serta wujud dukungan dari segenap bangsa Indonesia. Sehingga alih kelola berjalan dengan baik.
Untuk memastikan kelancaran proses alih kelola, imbuh Nicke, Pertamina melalui PHR juga telah membentuk Tim Transisi yang bertugas memastikan kelancaran operasi, terutama di aspek subsurface, operasi produksi, project and facility engineering, operasi K3LL hingga ke aspek sumber daya manusia, finansial, komersial, asset supply chain management serta IT.
“Hal yang tidak kalah penting dalam proses alih kelola ini, kami mengingatkan kembali mengenai high risk pengelolaan usaha migas, tidak hanya proses kehandalan. Tapi aspek HSSE (Health, Safety, Security and Environment) tetap jadi perhatian kita semua,” tegas Nicke.
Kepada seluruh manajemen dan pekerja PHR, Nicke berpesan, agar terus fokus menjalankan amanah dari pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi negara, masyarakat dan bangsa. Melalui pengelolaan Blok Rokan agar dapat mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia.
“Pertamina juga memiliki amanah lainnya, yaitu mendukung program pemerintah mencapai produksi minyak mentah 1 juta barrel oil per day (BOPD) dan 12 miliar standard cubic feet per day (BSCFD) di tahun 2030. Karenanya, selain kerja keras serta komitmen Pertamina, tentu juga diharapkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah serta seluruh stakeholder dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut,” ajak Nicke.
Hingga akhir 2021, PHR merencanakan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya. Pada 2022, direncanakan pengeboran sebanyak 500 sumur baru. Ini merupakan komitmen investasi dan jumlah sumur terbesar di antara WK migas lain di Indonesia. Kegiatan pengeboran tersebut akan didukung dengan penyiapan tambahan 10 rig pemboran. Sehingga secara total tersedia 16 rig pemboran serta 29 rig untuk kegiatan Work Over & Well Service yang merupakan mirroring dari kontrak sebelumnya. (Muhammad Raya)
