JAKARTA – MARITIM :Sebagai bank yang fokus pada pembiayaan pelaku bisnis usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan komunitas prasejahtera produktif, PT Bank BTPN Syariah,Tbk (BTPNS) terus berupaya meningkatkan peranannya dalam hal pembiayaan. Meski diketahui, pelaku bisnis UMKM selain tidak layak memperoleh pembiayaan dari perbankan, karena tidak memiliki aset juga tidak punya pencatatan keuangan, sesuai persyaratan bank.
“Kami sangat menyadari itu, selain tidak bankkabel pelaku bisnis UMKM sangat rentan dengan resiko,”aku Dewi Nuzulianti, Business Planning & Assurance BTPN Syariah, dalam diskusi virtual “Peran Perbankan Dalam Ekosistem Digital UMKM Masa Depan”, Kamis (23/9) yang diselenggarakan oleh MikroForum-Forwada.
Namun kata Dewi, secara bisnis BTPN Syariah tetap konsisten memberikan pelayanan khususnya pembiayaan kepada UMKM dan komunitas prasejahtera produktif, untuk mengembangkan perekonomiannya. Caranya, BTPS menggunakan metode pembiayaan berkelompok, di mana satu sentra nasabah memiliki anggota yang dipilih secara mandiri, dipimpin oleh Ketua Setra yang juga dipilih sendiri oleh anggota, dan setiap sentra akan didampingi oleh CO atau petugas terlatih secara rutin.
Menjawab pertanyaan Dewi mengatakan, dalam hal kelompok pihak BTPN Syariah lebih memprioritaskan memberikan pendampingan kepada perempuan, yang secara notabene punya peranan penting dalam mengatur keuangan keluarga. Maksudnya, perempuan memiliki tanggung jawab atau tiang penopang ekonomi keluarga. “Kami tidak sekedar memberikan pembiayaan pada setiap kegiatan UMKM, tapi mendampingi dan mengarahkannya,”ujarnya seraya menambahkan untuk setiap kelompok akan kami kunjungi setiap dua minggu sekali.
Dikatakan, dalam kunjungan itulah kami aktif memberikan pengarahan dan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada kelompok. Meski begitu, sejauh ini belum ada kesalahan berat, umumnya soal sistem yang harus intens dalam mengarahkan nasabah. “Alhamdulillah bisnis UMKM kelompok ini lancar, dan hampir tidak ada yang bermasalah meski secara keseluruhan NPF BTPN Syariah 2,39 persen ,” tutur Dewi.
Menurut Dewi, saat ini BTPN Syariah telah melakukan pembiayaan di di 23 provinsi Indonesia sejak 2020 atau masa pandemi, mencapai Rp9,7 triliun kepada sekitar 4,1 juta nasabah aktif atau masih tercatat tumbuh sebesar 6 persen (year-on-year/yoy) dari periode yang sama tahun 2019.
Lebih jauh Dewi menjelaskan, keterlibatan BTPN Syariah dalam literasi digital sudah dilakukan. Dimana dalam pertemuan sebagai pendamping, BTPN Syariah , memperkenalkan pembelajaran daring berupa enterpteneurship tranning, exebition, sertificatiin dan entrepreneur & UKM competition. Juga menyiapkan akses pasar digital dengan memberikan ruang untuk pelaku UMKM memasarkan produknya.
Bicara soal digitalisasi Dewi menyadari, itu menjadi tantangan bagi BTPN Syariah dalam memprotek nasabahnya. “Kami juga sudah memberikan akses ke digital market, dengan menyiapkan berbagai program untuk menyalurkan barang-barang yang mereka jual melalui kami. Kemudian kami teruskan ke Instagram dan e-commerce seperti atokopedia dan lainnya,”jelas Dewi.
Siapkan Anggaran
Sementara saat membuka dialog, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki mengatakan, saat krisis akibat pandemi Covid-19, UMKM justru menjadi sektor yang paling terdampak parah. Namun, pemerintah sudah mencanangkan beberapa program untuk mendukung kebangkitan UMKM. Beberapa program yang dilakukan melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diantaranya pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Per 30 Juli 2021 telah tersalur dana sebesar Rp14,21 triliun atau 92,35 persen kepada 11,8juta Usaha Mikro.
“Pemerintah menegaskan bahwa perhatiannya pada UMKM menjadi tumpuan perekonomian nasional akan terus ditingkatkan. Pasarnya 99,9 persen struktur ekonomi nasional ada pada sektor UMKM, yang selama ini menjadi bantalan utama ekonomi nasional saat terjadi krisis,” tegas Menteri Teten.
Sedangkan bantuan subsidi bunga KUR sebesar 3 peesen, kata Menteri Teten, diperpanjang hingga akhir Desember 2021. Pemerintah melalui bank penyalur dana KUR per 5 September 2021, sebesar Rl177,71 triliun untuk 4.795.255 debitur atau 70,06 persen dari target Rp253,64 triliun. Pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan kepada koperasi lewat LPDB, per17 September 2021 telah tersalur Rl1,04 triliun dari target Rp1,6 triliun, kepada 228 koperasi. Juga kepada wirausaha pemula dengan nilai bantuan Rp7 juta setiap usaha kepada 1,900 wirausaha dengan total anggaran Rl12,6 miliar.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang tampil sebagai keynospech dalam diskusi mengatakan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih terus dilakukan. Pemerintah pun menyiapkan anggaran sebesar Rp 95,13 triliun untuk program subsidi bunga.
Ia mengatakan, realisasi dana PEN UMKM telah mencapai Rp 52,91 triliun sampai 23 September 2021. “Dengan jumlah debitur UMKM sebanyak 27,39 juta,” kata Airlangga, seraya menambahkan, program subsidi bunga penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM.
Ini lanjutnya, merupakan upaya mendorong kebangkitan UMKM, juga didukung pemerintah melalui penjaminan kredit modal kerja UMKM berupa Banpres produktif usaha mikro, bantuan tunai untuk PKL dan warung, serta insentif PPH final bagi UMKM yang ditanggung oleh pemerintah. (Rabiatun)
