KUPANG-MARITIM: Setelah dari Papua Barat dan Papua, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin juga memimpin Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (17/10/2021). Rapat yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur NTT itu juga diikuti beberapa Menteri Kabinet Kerja, Gubenur NTT dan sejumlah bupatinya.
Rakor ini akan mengkonvergensikan dan mengintegrasikan program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan sasaran yang ditetapkan. Adapun 5 kabupaten di NTT yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ektrem yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Tengah.
Dalam rakor tersebut Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, pemilihan 5 kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di NTT tahun 2021, didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem. Tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut.
“Saya minta gubernur dan seluruh bupati wilayah prioritas tahun 2021 di NTT bekerja keras untuk memastikan seluruh rumah tangga miskin ekstrem mendapatkan seluruh program. Baik program pengurangan beban pengeluaran maupun program pemberdayaan,” kata Wapres.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah terus melakukan program dan langkah percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi. Salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri mengambil bagian dan serius untuk melakukan intervensi program agar kemiskinan ekstrem ini dapat segera hilang.
“Sesuai arahan Bapak Wapres tadi ada dua yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemberdayaan, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dua langkah ini dibutuhkan agar segera lepas dari kemiskinan ekstrem,” kata Menaker Ida usai mengikuti Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di NTT yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Menaker mengatakan, dalam rangka mendukung percepatan penaggulangan kemiskinan ekstrem, khususnya di NTT, Kementerian Ketenagakerjaan sudah, sedang, dan terus melakukan berbagai bentuk intervensi program. Antara lain melalui program perluasan kesempatan kerja, serta program pelatihan vokasi dan produktivitas.
Intervensi program perluasan kesempatan kerja, dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
“Pada tahun 2021 ini, perluasan kesempatan kerja juga kami lakukan di NTT dengan memberikan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Mikro dan Ultra Mikro. Saya nilai program ini tepat untuk membantu menanggulangi kemiskinan ekstrem di wilayah ini,” terangnya.
Selain dapat mengurangi pengangguran secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program perluasan kesempatan ini juga diberikan untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19.
Program intervensi yang kedua, lanjut Ida, menggelar pelatihan vokasi dan produktivitas. Antara lain peningkatan program pemagangan dalam dan luar negeri, peningkatan kualitas mutu dan lembaga dari lembaga pelatihan kerja, dan berbagai program peningkatan produktivitas.
“Di wilayah NTT ini kami juga mengadakan pelatihan berbasis kompetensi/vokasi. Kami harapkan alumni pelatihan itu dapat masuk ke pasar kerja atau berwirausaha secara mandiri. Bukan malah menambah pengangguran baru,” tukasnya.
Selain dua bentuk intervensi program itu, tahun 2021 pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) guna melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19, khususnya di wilayah NTT.
“Kami harap dengan adanya berbagai intervensi program yang kami lakukan dapat berkontribusi positif untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di NTT,” tambah Ida. (Purwanto).
