JAKARTA, MARITIM : IDSurvey yang dipimpin oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI melanjutkan langkah Pilot Project Dekarbonisasi BUMN dengan menggelar diskusi dalam forum FGD bertajuk ‘Telaah Ekosistem Perdagangan Karbon di Indonesia: Diskusi Keberhasilan Penentuan CAP Sektoral’ pada Kamis 17 Februari 2022 di Hotel Borobudur Jakarta. Kegiatan ini dilakukan setelah menandatangani nota kesepahaman antar BUMN yang dilakukan di Kementerian BUMN pada awal Februari lalu.
Wakil Menteri BUMN I Kementerian BUMN RI Pahala Nugraha Mansury dalam sambutannya mengatakan, “Dalam mendukung kebijakan pemerintah mencapai Net Zero Emission di tahun 2060 serta pengurangan emisi gas rumah kaca berbasis National Determined Contribution (NDC) hingga 29% pada 2030, Kementerian BUMN melakukan beberapa upaya yaitu salah satunya dengan mendorong terlaksananya pilot project pasar karbon antar BUMN.”
Pahala mengatakan bahwa pilot pertukaran karbon BUMN ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk pembangunan pasar karbon dengan scope yang lebih luas di Indonesia.
“Oleh karena itu, untuk mensukseskan hal tersebut, dibutuhkan peran, masukan serta dukungan dari Kementerian/Lembaga lain seperti Kemenko Marves, KLHK, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM,” ujar Pahala.
Menurut Pahala, dengan adanya kolaborasi antara BUMN dengan Kementerian/Lembaga juga diharapkan mekanisme pasar karbon BUMN yang dirancang dapat align dengan ketentuan desain pasar karbon nasional dan terintegrasi dengan Sistem Registri Nasional (SRN) KLHK.
“Dengan diadakannya kegiatan FGD ini diharapkan kami dan BUMN yang terlibat bisa mendapatkan insight dari para regulator (Kementerian/Lembaga) khususnya KLHK dan KESDM serta dari private sector mengenai regulasi dan informasi dalam penentuan CAP sectoral tersebut,” tutur Pahala.
Mendukung pernyataan tersebut, Direktur Utama BKI Rudiyanto melalui sambutannya mengatakan, pihaknya senantiasa mengharap dukungan berbagai pihak khususnya Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Koordinator Maritim Investasi (KEMENKOMARVES), kementrian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta kementrian ESDM, 7 BUMN yang terlibat dalam pilot project dekarbonisasi di lingkup BUMN, perusahaan swasta maupun praktisi dan ahli dalam hal ini adalah Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID).
“Kita dapat gotong royong saling mendukung dan mengakselerasi Program Pemerintah Republik Indonesia guna terbentuknya ekosistem ekonomi hijau di BUMN secara khusus dan Indonesia secara umum dalam menuju target carbon neutral pada tahun 2060.” Kata Rudiyanto .
Ia berharap dalam kegiatan FGD hari ini dapat menjadi gambaran bagaimana CAP emisi karbon ditetapkan, sehingga setelah penetapan CAP diharapkan bisa mendukung adanya sebuah kegiatan offset dalam mekanisme dan ekosistem perdagangan karbon.
“Kami berharap dengan terlaksananya FGD ini dapat memberikan gambaran secara holistik dan teknik terkait dengan penentuan CAP sektoral,” tukas Rudiyanto.
Kegiatan FGD ini melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait baik dari pemerintahan maupun swasta dengan mendatangkan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ir. Laksmi Dhewanti, M.A, Head of Strategic Planning & Business Development Star Energy Felix Satya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc, serta Koordinator Perlindungan Lingkungan Ketenaga Listrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI yang diwakilkan oleh Bayu Nugroho.
Tentang IDSurvey (Holding BUMN Jasa Survei)
IDSurvey terdiri dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia bergerak di bidang jasa Testing, Inspection, Certification (TIC) dibentuk berdasarkan PP No.66 Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021 yang ditandangi oleh Presiden RI Joko Widodo dan diresmikan oleh Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansyuri pada 17 Desember 2021.
Pada pembentukannya, Kementerian BUMN memberikan amanah pada IDSurvey untuk fokus mendukung penerapan Green Economy, memastikan penerapan tata kelola pertambangan, dan mendukung penerapan local content melalui sertifikasi TKDN. Disamping itu, BKI, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia terus meningkatkan kompetensi dan pelayanan dalam sektor TIC.
Biro Klasifikasi Indonesia atau dikenal dengan BKI yang ditunjuk sebagai Induk Holding mendukung sektor kemaritiman nasional dengan mengklasifikasi dan mensertifikasi lebih dari dua belas ribu kapal berbendera Indonesia serta bendera asing lainnya. Dalam bidang inspeksi umum, BKI memiliki portofolio utama dalam bidang Energi, Industri, Marine, Offshore, Pemerintahan dan secara konsisten memberikan jasa pelatihan melalui BKI Academy.
Sucofindo mampu melayani jasa antara lain di bidang, laboratorium analitis, keteknikan, audit, assessment, konsultansi, pelatihan dan berbagai kegiatan penunjang terkait, diantaranya di bidang pertanian, kehutanan, migas, pertambangan, konstruksi, industri pengolahan, kelautan, perikanan, transportasi, energi baru dan terbarukan, dan teknologi informasi.
Surveyor Indonesia menjadi mitra strategis bagi pemerintah, swasta dan partner kerja perusahaan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dan produk dalam negeri pada industri infrastruktur, mineral, energi, dan ketahanan pangan. Mitra tidak hanya sebatas pelanggan ketika bekerja sama, tetapi sebagai rekan bisnis berkelanjutan dalam hubungan jangka panjang. Surveyor Indonesia melayani Institusi Kelembagaan, Infrastruktur, Mineral dan Batubara, Migas dan Sistem Pembangkit. (Mrtm)
