JAKARTA-MARITIM: Dari ratusan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia terpilih menjadi salah satu yang diapprove sebagai negara dengan Praktik Baik atau Repository of Practices pada United Nations Migration Network Hub. United Migration Network Hub adalah platform virtual yang disediakan bagi pemerintah, pemangku kepentingan, dan pakar untuk mengakses dan berbagi informasi dan layanan terkait migrasi.
Tujuan Hub untuk mendukung negara-negara nggota PBB dalam implementasi, tindak lanjut, dan tinjauan implementasi Global Compact for Migration (GCM) sebagai pusat informasi bukti, praktik, dan inisiatif yang ada. Integrasi LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) -MRC yang responsif gender dari Indonesia masuk menjadi salah satu praktik baik pada UN Network Migration.
“Kabar menggembirakan ini untuk kita semua. Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam program integrasi LTSA-MRC,” ujar Dirjen Binapenta Kemnaker, Suhartono, dalam siaran pers Kemnaker di Jakarta, Jumat (29/4/2022).
Kerja sama Kemnaker-ILO melalui program Safe and Fair, kata Suhartono, telah mengintegrasikan layanan responsif gender dari Migrant Worker Resource Center (MRC) dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang diciptakan pemerintah. LTSA responsif gender ini menjadi salah satu praktik pada United Nations Migration Network Hub.
Sebagai percontohan, LTSA-MRC telah dilaksanakan selama dua tahun di kabupaten Cirebon, Tulungagung, Blitar dan Lampung Timur. Program yang berjalan hingga saat ini adalah tersedianya layanan dan manajemen berbasis desa.
“Tujuan LTSA responsif gender untuk meningkatkan layanan sekaligus mempromosikan migrasi yang aman, adil, mengurangi risiko kekerasan terhadap pekerja migran perempuan dan perdagangan orang,” kata Suhartono.
Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Rendra Setiawan menyatakan, pogram kerja sama terseebut masuk dalam kategori praktik inovatif dan praktik baik, karena merupakan kali pertama di Indonesia.
Berupa layanan dukungan kepada perempuan pekerja migran diberikan di bawah satu atap dan satu koordinasi, bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan. Baik itu dari unsur Pemerintah, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Women Crisis Center dan Organisasi Perempuan seperti Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, Koalisi Wanita Indonesia dan WCC Mawar Balqis. (Purwanto).
