PADANG-MARITIM: Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan terus mengoptimalkan layanan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi dengan data terkait kondisi industri, salah satunya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Informasi yang terintegrasi ini nantinya akan menghasilkan data yang dapat membantu penyiapan tenaga kerja yang siap diserap pelaku industri.
“Melalui sistem informasi pasar kerja nasional ini, kita optimis ke depan dapat memiliki forecasting demand tenaga kerja yang tepat, sehingga dapat mempersiapkan supply tenaga kerja lebih dini,” tandas Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi saat menutup acara Konsolidasi Informasi Job Matching Pasar Kerja serta Workshop Pemanfaatan Informasi Kebutuhan Pasar Kerja bagi UMKM di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Jumat, (1/7/2022).
Sekjen Anwar menjelaskan, dalam situasi pandemi hingga saat ini, sektor ekonomi yang masih bisa survive atau bertahan adalah sektor informal, khususnya industri UMKM. Meskipun industri UMKM merupakan unit usaha yang kecil, tapi jika dikelola dengan baik akan menjadi penopang untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produksi. Aktivitas produksi bisa dilihat sejauh mana suatu negara memilki kualitas SDM yang unggul dan mampu menghasilkan nilai-nilai produktivitas yang tinggi.
“Dalam perkembangannya, industri UMKM memiliki tantangan yang begitu kompleks. Mulai tantangan dari sisi kualitas sumber daya manusia, terkait permodalan, distribusi, hingga pada sisi informasi pemasaran,” ungkapnya.
Menanggapi situasi tantangan peningkatan kualitas SDM, untuk wilayah Padang, lanjut Anwar, Kemnaker telah memiliki Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang.
“Nantinya para pelaku industri UMKM tidak akan kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Mereka akan bisa mengaksesnya melalui kanal informasi pasar kerja yang terintegrasi. Mereka juga akan bisa melihat kualitas tenaga kerjanya baik dari tingkat keahlian maupun sertifikat yang telah didapatkan dari BPVP,” jelasnya.
Untuk itu, Sekjen Anwar menegaskan, nantinya Pusat Pasar Kerja akan menjadi aktor sentral untuk bisa menjadikan titik temu antara demand dan supply dari sektor ketenagakerjaan.
“Kami hadir tidak mungkin semuanya ditangani pemerintah pusat. Maka dari itu kita perlu bekerja sama dengan provinsi, Kabupaten/Kota yang khusus menangani sektor ketenagakerjaan, untuk benar-benar memiliki informasi seutuhnya terkait dengan kondisi SDM ketenagakerjaan di wilayahnya masing-masing,” tutup Anwar. (Purwanto).
