Menko Airlangga Minta Semua Kasus Pelanggaran Jasa Keuangan Segera Diselesaikan

  • Whatsapp
OJK Tatap Muka Dengan Para Dirut

JAKARTA — MARITIM: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, masih banyak kasus-kasus high profile di sektor jasa keuangan harus segera diselesaikan, diantara Jiwasraya, Asabri dan Bumi Putra, agar tidak mengganggu reputasi industri. Ini menjadi tantangan terkait proses-proses, yang membutuhkan penyelesaian lanjutan

“Segala bentuk pelanggaran harus menjadi perhatian khusus, dan segera diselesaikan,”tegas Menko Airlangga Hartarto dalam acara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) “Tatap Muka Dengan Direktur Utama di Sektor Jasa Keuangan Terkait Penerapan Market Conduct” dan peluncuran mobil SIMOLEK, Kamis (7/7) seraya menambahkan pelanggaran investasi berskema Ponzi segera diatasi .

Read More

Untuk kesemuanya itu Menko Airlangga meminta, agar semua bentuk pelanggaran atau penyelewengan yang dilakukan oleh broker asuransi atau agen terkait ma ipulssi saham atau kasus produk asuransi unit-link, harus menjadi perhatian khusus. Karena telah banyak merugikan konsumen.

“Kasus-kasus dengan berbagai bentuk pelanggaran tersebut, sangat mengganggu integritas dan kepercayaan terhadap sektor keuangan,”ujarnya.

Ia berharap, OJK dan seluruh pelaku jasa keuangan dapat menjawab tantangan tersebut sehingga sektor ini dapat tumbuh berkelanjutan, stabil, melindungi konsumen dan masyarakat. Dimana kehadiran Peraturan OJK (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dapat memberikan keyakinan dan kepastian kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor jasa keuangan. Maksudnya, OJK dan seluruh pelaku jasa keuangan dapat menjawab tantangan tersebut. Sehingga sektor jasa keuangan, dapat tumbuh berkelanjutan, stabil, melindungi konsumen dan masyarakat.

Tingkatkan Perlindungan

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso meminta, pelaku usaha jasa keuangan terus meningkatkan perlindungan konsumen. Melalui penguatan pengawasan market Conduct (perilaku pasar) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Dikatakan, POJK ini dalam rangka memperkuat implementasi market Conduct di sektor jasa keuangan dan mendorong keterbukaan serta transparansi informasi kepada konsumen sektor jasa keuangan.”OJK baru saja menerbitkanketentuan yang mengatur mengenai implementasi market conduct yang mengikat para pelaku jasa keuangan. Diantaranya melalui kewajiban perancangan/pengujian produk dan layanan keuangan ,” aku Wimboh.

Ini lanjutnya, untuk menilai potensi risiko kepada kepada konsumen, serta pelaksanaan tahapan product life cycle sebelum suatuproduk dan layanan keuangan diluncurkan kepada masyarakat. Penerapan ketentuan ini, tidak hanya berpihak kepada konsumen, tapi juga menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Tentunya, dengan tetap mempertimbangkan ost and benefit analysis.

“Hasil yang diharapkan, jumlah pengaduan masyarakat atas produk dan layanan keuangan dapat berangsur-angsur menurun, seiring dengan implementasinya,” tuturnya seraya menambahkan, market conduct menjadi penting, agar lembaga jasa keuangan memiliki tanggungjawab atas instrumen keuangan atau investasi yang ditawarkan sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko yang akan muncul di kemudian hari . (Rabiatun)

Related posts