Serangan Siber 1,63 Milyar Pada 2021, Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Harus Ditingkatkan

Menaker (tengah) didampingi Wamenaker dan Kepala Badan Siber & Sandi Negara (ke-2 kanan) foto bersama dengan para pejabat Kemnaker sebelum peluncuran Ketenagakerjaan-CSIRT.

JAKARTA-MARITIM: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, dengan meningkatnya pengguna internet, mengindikasikan bahwa kapabilitas masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi juga mengalami peningkatan. Sejalan dengan peningkatan tersebut, ancaman siber turut mengalami peningkatan.

Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terdapat 1,638 milyar serangan siber periode Januari – Desember 2021, meningkat 230,6% dari tahun 2020 yang hanya 495,3 juta serangan siber.

Read More

Hal itu dikatakan Menaker Ida Fauziyah saat meluncurkan Ketenagakerjaan Computer Security Incident Response Team atau Ketenagakerjaan-CSIRT di Jakarta, Kamis (28/7/2022).

“Peluncuran Ketenagakerjaan-CSIRT ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan dan menjaga keamanan informasi sistem pemerintahan,” kata Menaker.

Ia mengungkapkan, layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber, yang berdampak sangat merugikan. Ini bukan saja mengganggu layanan publik, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas lembaga secara khusus, dan pemerintah secara umum.

Untuk itu, pihaknya membuka beberapa kanal untuk menerima respon terkait masalah keamanan informasi di lingkungan Kemnaker, baik melalui form aduan website maupun media yang lain. Selanjutnya tim akan memberikan peringatan terkait adanya insiden kepada pemilik sistem elektronik, serta menyediakan informasi statistik terkait hal tersebut.

“Dengan berkumpulnya kita semua di sini, mari kita buktikan komitmen bersama untuk menjaga keamanan informasi sistem pemerintahan agar mampu menjadi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang handal, masif dan teruji,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian menyatakan, dalam menjalankan perannya sebagai pengelola insiden siber di lingkungan Kemnaker, kemampuan SDM Ketenagakerjaan-CSIRT perlu ditingkatkan melalui program pelatihan, workshop, serta yang paling penting perlunya simulasi penanganan serangan siber dengan berbagai skenario.

Ia juga mengharapkan dari peluncuran Ketenagakerjaan–CSIRT ada kolaborasi, sinergi, dari seluruh stakeholder keamanan siber, terutama dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden siber. Sehingga Indonesia memiliki visibilitas menyeluruh terhadap aset siber guna melakukan aksi respons yang lebih cepat.

“Secara khusus, pembentukan Ketenagakerjaan–CSIRT ini saya harapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemnaker untuk menjaga kedaulatan negara di ruang siber Indonesia,” pungkasnya. (Purwanto).

 

Related posts