JAKARTA-MARITIM: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahap I Tahun 2022 bertajuk “Transformasi Digitalisasi BLK Komunitas” dengan 400 lembaga penerima bantuan, di Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Ke-400 lembaga tersebut akan menerima bantuan pembiayaan pembangunan 1 unit gedung workshop, bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk 1 kejuruan yang diberikan dalam bentuk barang, serta bantuan pelatihan dasar bagi instruktur dan tenaga kepelatihan.
Dalam kesempatan itu, Menaker menegaskan pembangunan BLK Komunitas harus dilakukan sebenar-benarnya sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan Kemnaker. Jangan ada Rp1 pun uang negara dikorupsi. Dana pembangunan BLK Komunitas ini bersumber dari APBN dan uangnya dipertanggungjawabkan kepada negara.
Ida Fauziyah meyakini pembangunan BLK Komunitas merupakan salah satu cara untuk mempercepat peningkatkan kompetensi. Karenanya, ia meminta kepada lembaga penerima program BLK Komunitas agar mampu menunjukkan BLK Komunitas yang dibangun, benar-benar mampu menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi, mampu mandiri, inovatif dan merespon dunia kerja di semua wilayah.
“Membangun BLK Komunitas memang gampang. Jangan khawatir karena uang negara tersedia untuk itu. Tapi justru yang berat adalah kemandirian BLK Komunitas ini dapat terus dijaga dan benar-benar mampu menyediakan tenaga kerja yang kompeten,” tandasnya.
Ida Fauziyah mengungkapkan, sejak tahun 2017 hingga 2021 Kemnaker telah membangun 2.912 BLK Komunitas berbasis keagamaan maupun berbasis serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Untuk tahun 2022 ini, pihaknya telah mencanangkan pembangunan sebanyak 900 BLK Komunitas.
Menaker menegaskan pihaknya tak pernah meminta sepeser pun kepada penerima program BLK Komunitas. Kemnaker hanya meminta agar BLK Komunitas dikelola sebaik-baiknya.
“Pahami pasar kerja di sekitar BLK Komunitas yang dibangun bapak/ibu, bangun kerja sama dengan lembaga pendidikan di sekitar BLK Komunitas. Bangun sinergi dan kordinasi dengan Pemda, maupun perusahaan-perusahaan di sekitar BLK Komunitas,” ujarnya.
Dirjen Binalavotas (Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) Kemnaker Budi Hartawan berharap sinergitas antara pemerintah dan masyarakat melalui bantuan pembangunan BLK Komunitas ini dapat mempermudah akses dan mutu pelatihan vokasi dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing.
“Terutama dalam memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat sekitarnya dalam memasuki dunia kerja maupun yang akan berwirausaha,” ujarnya. (Purwanto).
