JAKARTA-MARITIM: Kementerian Ketenagakerjaan terus mendukung partisipasi perempuan pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) agar bisa mengembangkan usahanya di era digitalisasi saat ini. Langkah ini sangat perlu dilakukan karena berdampak penting bagi pembangunan ekonomi nasional.
Melihat besarnya signifikansi UMKM dalam perekonomian dan sektor ketenagakerjaan, hal ini merupakan kewajiban bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mendukung UMKM yang telah menjadi penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan.
Hal ini ditekankan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya pada acara pemberian bantuan modal usaha untuk UMKM yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) di Jakarta, Kamis (18/8).
Mengutip data BPS yang diolah oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Menaker mengatakan, UMKM Indonesia menyumbangkan hingga lebih dari sekitar 60 persen PDB Indonesia pada tahun 2019. UMKM juga bersinggungan erat dengan pengusaha dan tenaga kerja perempuan. Sekitar 50 persen pengusaha yang menjalankan UMKM adalah perempuan.
“Data menunjukkan bahwa persentase perempuan yang bekerja di sektor informal, khususnya UMKM, sangatlah besar. Jadi UMKM juga berperan penting dalam hal menyerap sebagian besar tenaga kerja perempuan di Indonesia,” katanya.
Menaker Ida mengatakan, dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus pada UMKM sebagai salah satu agenda besar Indonesia Maju. Presiden sangat ingin agar UMKM bisa naik kelas atau mampu mengikuti jejak perusahaan-perusahaan rintisan yang akhirnya berkembang jadi perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang besar.
Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan mempercepat upaya digitalisasi agar UMKM dapat bersaing di era revolusi digital, termasuk dengan menjadi bagian dari rantai pasok global. Targetnya 30 juta UMKM akan masuk dalam ekosistem digital pada tahun 2024.
Menurut Menaker Ida, pemerintah terus memberikan perhatian kepada para pelaku sektor UMKM. Antara lain dengan memberikan banyak bantuan dan kemudahan permodalan bagi UMKM melalui berbagai skema. Mulai dari pinjaman murah, subsidi bunga, insentif pajak, hingga penjaminan modal.
“Dari Kemnaker sendiri, untuk membantu UMKM agar bisa naik kelas di era digital, terus menggenjot pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas pekerja. Banyak jurusan pelatihan yang kami miliki sebagai penunjang kompetensi bagi pekerja perempuan di sektor UMKM,” tuturnya.
Ida menambahkan, jajarannya juga terus menjalankan program pengembangan perluasan kesempatan kerja, berupa program bantuan kewirausahaan yang diberikan pada kelompok UMKM di berbagai daerah. Paket bantuan tersebut diberikan kepada kelompok komunitas muda, perempuan, lansia dan disabilitas atau kelompok rentan lainnya agar dapat menjadi seorang wirausahawan yang mandiri melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
Program TKM berusaha menciptakan embrio usaha mikro yang diharapkan dapat tumbuh dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada tahun 2021 Kementerian Ketenagakerjaan telah mengucurkan bantuan TKM bagi lebih dari 100.000 penerima manfaat. Tahun 2022 dengan jumlah yang sama segera diluncurkan dalam waktu dekat melalui bizhub.kemnaker.go.id. (Purwanto).
