JAKARTA — MARITIM : Jajaran Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) jangan berpuas diri atas pencapaian Kementerian Perhubungan meraih peringkat terbaik dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2022 yang diselenggarakan Kementerian Investasi/BKPM, karena kedepan perkembangan teknologi terus berlanjut, karenanya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
Demikian diingatkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, yang mengapresiasi Kementerian Perhubungan, yang meraih ALI 2022, diterima Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (12/10).
Ia mengaku, perolehan ALI tidak terlepas dari dukungan tiga Aplikasi Perizinan Ditjen Hubla yaitu Sistem Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), E-Licensing dan Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi (SEHATI) turut mendukung Kemenhub meraih penghargaan tersebut.
“Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh jajaran Ditjen Hubla atas kinerja dan dukungannya sehingga Kemenhub meraih peringkat terbaik dalam ALI 2022,” ucap Arif, Kamis (13/10), seraya menambahkan, saya ingatkan jangan berpuas diri, kedepan dengan berkembangnya teknologi justru akan memberikan tantangan lagi. Saya minta agar kita selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut agar dapat maksimal melayani masyarakat.
Arif juga mendorong jajaran Ditjen Hubla, untuk terus berinovasi dengan teknologi yang ada agar nantinya masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan dari Ditjen Hubla.
“Saya meminta kepada seluruh jajaran agar terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena selain masyarakat lebih mudah mendapat pelayanan kita juga lebih transparan dan efisien dalam pelayanan tersebut,” ujar Arif.
Sebagai informasi SIMLALA , e-Lisencing dan SEHATI telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), SIMLALA merupakan aplikasi yang melayani perizinan di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, E-Licensing merupakan aplikasi yang melayani perizinan di Direktorat Kenavigasian sedangkan SEHATI merupakan aplikasi dari Ditjen Hubla yang melayani perizinan di Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta KPLP dan juga layanan e-Blanko.
Kegiatan penilaian ALI 2022 diselenggarakan selama bulan Juli hingga September 2022, dengan melibatkan 18 kementerian/lembaga, serta 542 pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Penilaian dilaksanakan oleh tim independen yang melibatkan kementerian dan sejumlah lembaga di antaranya yaitu: Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). (Rabiatun )
