TOKYO-MARITIM: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa Jepang sangat membutuhkan peserta pemagangan dan tenaga kerja dari Indonesia. Hal tersebut diketahui setelah Menaker bertemu dengan perusahaan di Jepang yang menangani bidang pelatihan, pemagangan, penempatan pekerja Indonesia, dan layanan umum ketenagakerjaan.
“Mereka (Jepang) sangat membutuhkan peserta pemagangan dari Indonesia maupun membutuhkan pekerja skill dari Indonesia. (Jepang) Senang dengan tenaga kerja Indonesia karena gak perhitungan, gak neko-neko, gak macem• macem,” kata Menaker saat bertemu dengan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi dan Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) di Tokyo, Jepang, Selasa (29/11 /2022).
Menaker mengatakan, kondisi tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik. Yaitu dengan terus menyiapkan pekerja Indonesia, baik hard skill maupun soft skill-nya.
Lebih lanjut dikatakan, dalam menempatkan pemagangan maupun pekerja di Jepang, Kemnaker tidak hanya berorientasi pada jumlah atau kuantitas, tetapi juga pada kualitas. Dengan begitu, negara yang membutuhkan pekerja Indonesia mengetahui bahwa pekerja Indonesia memiliki kompetensi dan profesional.
“Hulunya, kita siapkan dengan baik mulai dari kompetensi bahasa kemudian diperkuat dengan soft skill. Hard skill memang harus kita siapkan, tapi sisi-sisi lain yang menjadi keunggulan pekerja kita juga harus dipertahankan. Saya kira dari awal kita sudah mitigasi apa yang perlu disiapkan,” ucapnya.
Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut Ida, memiliki 9 Lompatan Besar yang salah satunya berupa perluasan pasar kerja luar negeri. Melalui program perluasan tersebut, Kemnaker ingin mengubah wajah penempatan pekerja Indonesia di luar negeri yang lebih banyak di sektor informal bergeser ke sektor formal.
Ia menilai, kondisi sekarang ini merupakan momentum Indonesia karena sedang kelimpahan penduduk usia produktif. “Bayangkan dengan jumlah penduduk yang 70 persennya ini usia produktif lalu kita tidak kerja keras untuk memperluas pasar kerja luar negeri, pasti nanti persoalan sosial akan muncul,” ucapnya.
“Makanya Jepang salah satu negara yang kami yakini kita akan bisa menempatkan tenaga kerja di Jepang, baik dengan skema pemagangan maupun skema Specified Skilled Workers (SSW),” imbuhnya.
Ia mengingatkan, pada 2019 Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap penempatan dengan skema SSW bisa mengisi 20% atau 70 ribu dari kebutuhan tenaga kerja khusus di Jepang.
“Kalau lihat data kira-kira dari awal pemagangan ini 98 ribu. Artinya resources tenaga kerja yang akan geser ke SSW sudah didapatkan dari peserta pemagangan,” ucapnya. (Purwanto).
