SINGAPURA-MARITIM: Negara-negara anggota International Labour Organization (ILO) yang berada di kawasan Asia-Pasifik dan Arab menyatakan komitmennya untuk melanjutkan kesepakatan Deklarasi Bali. Yakni menangani defisit pekerjaan yang layak di wilayah Asia dan Pasifik dan negara-negara Arab, yang memiliki progres cukup bervariasi.
Komitmen melanjutkan Deklarasi Bali tersebut tertuang dalam penutupan Pertemuan Regional ILO Asia dan Pasifik atau Asia Pacific Regional Meeting (APRM) ke-17 di Singapura, Jum’at (9/12/2022).
“Para delegasi menyadari pentingnya Deklarasi Bali dan pentingnya melanjutkan komitmen ini, sambil mengatasi tantangan baru yang muncul untuk mencapai keadilan sosial dan pekerjaan yang layak untuk semua,” kata Menaker Ida Fauziyah usai penutupan APRM ke-17, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Sabtu (10/12).
Menaker menjelaskan, beberapa komitmen tersebut adalah, mewujudkan prinsip dan hak dasar di tempat kerja, menghapus kerja paksa dan pekerja anak, mendorong perusahaan yang berkelanjutan, mengembangkan kebijakan untuk pekerjaan yang layak, membalikkan ketidaksetaraan melalui dialog sosial.
“APRM ke-17 juga sepakat berkomitmen membangun ketahanan dalam krisis melalui promosi ketenagakerjaan, menutup kesenjangan gender di dunia kerja, meningkatkan kebijakan migrasi tenaga kerja, memperluas perlindungan sosial, dan memperkuat institusi pasar tenaga kerja,” ujarnya.
Deklarasi Bali menegaskan prioritas-prioritas untuk kebijakan dan aksi di tingkat nasional oleh ILO. “Pemerintah, pengusaha dan pekerja di kawasan ini sepakat bahwa aksi untuk mempromosikan kerja layak mendorong pertumbuhan inklusif dan keadilan sosial, menstimulasi dinamika ekonomi dan inovasi serta mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya mengutip Deklarasi Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Ida Fauziyah memuji tingginya komitmen yang diperlihatkan para delegasi untuk mempromosikan pekerjaan yang layak untuk pertumbuhan inklusif di kawasan ini. “Saya mendorong negara-negara anggota untuk membawa pulang deklarasi yang jelas dan konsensual ini dan menerapkannya sebagai upaya mewujudkan pekerjaan yang layak di kawasan ini,” ujarnya.
APRM ke-17 yang digelar 6-9 Desember, membahas isu-isu yang mempengaruhi ketenagakerjaan dan dunia kerja di kawasan Asia Pasifik dan negara-negara Arab. Lebih dari 500 delegasi ikut dalam APRM ke-17 ini, termasuk 19 menteri dan wakil menteri – mewakili pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha 33 dari 48 negara anggota kawasan. (Purwanto).
