JAKARTA-MARITIM: Kementerian Ketenagakerjaan senantiasa menggandeng para stakeholder, baik instansi pemerintah, industri, serikat pekerja, mitra pembangunan dalam dan luar negeri, untuk mewujudkan kompetensi serta produktivitas SDM yang berdaya saing nasional maupun internasional.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, bentuk kolaborasi yang dilakukan Kemnaker dapat berupa pengembangan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), maupun sinergi program pelatihan dan pendampingan lulusan pelatihan.
“Kami berharap dukungan pemerintah daerah untuk mendorong keterlibatan para pengusaha dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas,” kata Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan usai menyaksikan penandatanganan serah terima lahan dan bangunan dalam rangka transformasi BLK di Provinsi Jambi, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Halmahera Selatan. Serta penandatanganan nota kesepakatan antara Ditjen Binalavotas Kemnaker dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat tentang Peningkatan Kompetensi dan Pemberian Bantuan Modal bagi Lulusan Pelatihan, di ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Menaker mengatakan, pada sektor ketenagakerjaan, investasi menjadi hal yang sangat penting karena didasarkan lima alasan. Investasi membuka lapangan kerja, investasi memperbesar peluang alih teknologi dan pengetahuan, investasi memperkuat kualitas SDM, investasi mendorong peningkatan produktivitas, dan investasi menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.
Masuknya investasi, lanjut Menaker, akan semakin mendorong negara dalam memberikan layanan prima, good governance, dan daya saing nasional. Di sisi lain, investasi juga bermanfaat untuk mengukur tingkat kemudahan berusaha.
“Kualitas SDM yang mumpuni mendorong produktivitas lebih baik yang tentunya menjadi pertimbangan utama investor ketika akan menanamkan modalnya di Indonesia,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, Menaker Ida mengapresiasi Gubernur Jambi, Bupati Pesisir Selatan dan Bupati Halmahera Selatan, atas komitmennya yang telah menyerahkan lahan beserta bangunan agar dapat digunakan sebagai pengembangan Unit Pelaksana Teknis Pusat BPVP di Jambi, Pesisir Selatan, serta Halmahera Selatan.
“Pengembangan UPTP BPVP merupakan wujud nyata dari implementasi strategi revitalisasi fasilitas, sarana dan prasarana,” ucapnya.
Menteri Ida juga menyambut baik kerja sama Kemnaker dengan Pemkab Lima Puluh Kota dalam meningkatkan kompetensi SDM untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Saya ingin agar dapat dibangun hubungan yang berkesinambungan antara Kemnaker dengan Pemkab Lima Puluh Kota melalui BBPVP (Balai Besar) Medan. Tentunya kami terbuka untuk bekerja sama pada bidang lain di sektor ketenagakerjaan,” tukas Menaker. (Purwanto).
