JAKARTA-MARITIM : Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (Polifurneka) menerima penilaian oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian RI atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 2023 dengan predikat BB (sangat baik), di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (11/4).
Polifurneka mempertahankan predikat BB sama seperti tahun lalu. Dari 10 Politeknik dan 2 Akademi Komunitas yang dinilai, Polifurneka menempati urutan kedua dengan nilai 75,30. Terpaut hanya 4,55 poin dari urutan pertama, Politeknik ATI Makassar.
Direktur Polifurneka, Tri Ernawati, menjelaskan bahwa Polifurneka mendapatkan penilaian BB tersebut setelah memenuhi serangkaian evaluasi sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, bahwa evaluasi dilakukan terhadap keberadaan, pemanfaatan, dan kualitas setiap komponen, dan kriteria evaluasi.
“Semoga tahun depan bisa mendapatkan predikat A, sehingga diperlukan inovasi masing-masing pegawai dan dosen yang bermanfaat bagi stakeholder Polifurneka,” ungkap Tri.
Penghargaan atas predikat BB perlu diwujudkan melalui perubahan budaya kerja ASN dalam memberikan pelayanan yang prima kepada stakeholder Polifurneka.
Sebagai informasi, SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Penilaian SAKIP Satuan Kerja dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.
Dilansir dari website jatengprov.go.id, Menteri PAN & RB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan sesuai pesan Presiden Joko Widodo, pemerintah harus menciptakan reformasi birokrasi yang berdampak atau dirasakan langsung oleh masyarakat. Birokrasi yang bukan sekedar tumpukan kertas serta birokrasi yang lincah dan cepat.
“Para kepala daerah, termasuk kementerian dan lembaga yang hadir di sini termasuk yang birokrasinya sudah berdampak,” ujar Azwar Anas. (Muhammad Raya)
