PADANG–MARITIM : Mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan berbagai upaya, langkah progresif untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat khususnya di perdesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI).
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi berharap, program ini dapat mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Hal tersebut disampaikan Friderica Widyasari Dewi yang akrab disapa Kiki, pada Kick Off Generic Model EKI di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, pekan lalu.
Dijelaskan, program EKI ini berbeda dengan program OJK sebelumnya. Karena di sini OJK tidak hanya event yang sekali selesai. Namun juga, melakukan pendampingan mulai dari pra-inkubasi, inkubasi dan pasca-ikubasi.
Friderica memaparkan, program EKI di perdesaan ini akan mengoptimalkan potensi yang ada di desa yaitu potensi alam, budaya, sosial, dan finansial dengan ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan pasar modal.
Program EKI lanjutnya, akan mensinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, security crowd funding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P dan QRIS.
Selanjutnya, program EKI dapat digunakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini sudah mencapai 494 TPAKD di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
Lebih lanjut, Kiki menjelaskan, Sumatera Barat dipilih menjadi wilayah kick off EKI dengan mempertimbangkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022, yang menunjukkan Provinsi Sumbar merupakan salah satu provinsi dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan (40,7 persen, 76,88 persen) yang masih di bawah angka tingkat nasional (49,68 persen, 85,10 persen).
Nagari Naik Kelas
Selain itu, TPAKD Provinsi Sumbar saat ini memiliki program “Nagari Naik Kelas” yang berfokus pada , peningkatan dimensi ekonomi melalui pembukaan akses perbankan dan kredit/pembiayaan kepada masyarakat di Nagari Tertinggal. Sehingga diharapkan, program EKI dapat mendorong pemerataan akses keuangan bagi masyarakat di Sumatera Barat.
Program EKI juga mencakup, penyediaan edukasi keuangan yang komprehensif di masyarakat desa atau yang disebut dengan program Desaku Cakap Keuangan. Ini merupakan, upaya peningkatan pemahaman masyarakat desa, terhadap lembaga, produk maupun layanan jasa keuangan konvensional dan syariah, melalui pembekalan (Training of Trainers – ToT) terhadap perangkat desa dan edukasi oleh perangkat desa kepada masyarakat (Training of Community – ToC).
Menurut Kiki, Program Desaku Cakap Keuangan dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Hadir dalam kegiatan ini Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumbar Ria Wijayanti, Kapolda Sumbar Inspektur Jendral Polisi Suharyono dan Kepala Perwakilan BI Sumbar Endang Kurnia Saputra serta perwakilan Lembaga Jasa Keuangan di Sumbar.
Program berkelanjutan, Implementasi EKI di desa Nagari Sumpur akan dilaksanakan secara berkelanjutan dari Juni s.d November 2023 dan diikuti oleh sebanyak 225 orang dari berbagai kelompok masyarakat diantaranya Petani, Perempuan, Nelayan, UMKM dan Pelajar.
Rangkaian kegiatan akan dilakukan melalui tiga tahapan optimalisasi potensi desa yaitu : Tahap pra-inkubasi, dalam tahap ini dilakukan proses identifikasi dan pemetaan potensi desa (berupa potensi fisik, alam, manusia, sosial, dan finansial) yang dilakukan pada Juni 2023.
Tahap inkubasi, pemberian pendampingan dan edukasi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat. Tahap ini akan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan mulai dari akhir Juni 2023 s.d Oktober 2023 oleh stakeholders terkait yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Pegadaian (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Beberapa bentuk pelatihan dan pendampingan yang akan dilaksanakan antara lain, pelatihan pengolahan produk ikan Bilih, pengolahan produk sawo, pelatihan dan pendampingan pengemasan produk, pelatihan penggunaan produk/layanan jasa keuangan, pelatihan pengemasan produk, maupun pelatihan dan pendampingan pemasaran menggunakan teknologi digital.
Tahap pasca inkubasi, diharapkan, masyarakat desa sudah dapat menggunakan berbagai produk keuangan secara optimal.
Selanjutnya , akan dilaksanakan identifikasi hasil pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan untuk mengukur capaian peningkatan inklusi keuangan pada masyarakat desa pada November 2023.Melalui tiga tahapan tersebut, upaya peningkatan inklusi keuangan akan terbangun secara optimal dan terukur sehingga mendapatkan hasil sesuai tujuan dalam mengembangkan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rabiatun)
