JAKARTA-MARITIM: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan saat ini tengah menginisiasi dan menjajaki peluang kerja sama bidang ketenagakerjaan dengan Pemerintah Libya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, kerja sama yang akan dilakukan dengan Pemerintah Libya tersebut meliputi pengembangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), penempatan tenaga kerja profesional dan program pelatihan yang direalisasikan dalam bentuk pertukaran informasi dan kunjungan, comparative study atau benchmarking, penyelenggaraan seminar dan konferensi, proyek bersama, bantuan teknis, hingga pertukaran tenaga ahli.
“Saya ingin inisiasi dan penjajakan kerja sama antara Pemerintah Libya dan Pemerintah Indonesia di bidang ketenagakerjaan dapat segera terwujud,” ucap Menaker Ida Fauziyah ketika melakukan pertemuan dengan Duta Besar Libya untuk Indonesia, Zakarya Muhammad Mustafa El-Moghrabi, di kantor Kemnaker Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Lebih lanjut Menaker mengatakan, berkaitan dengan penempatan pekerja migran, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan moratorium untuk penempatan pekerja migran ke negara-negara di Timur Tengah, termasuk Libya, sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia mensyaratkan beberapa hal bagi negara penempatan. Yakni memiliki peraturan yang melindungi tenaga kerja asing di semua sektor, mempunyai perjanjian dengan Pemerintah Indonesia, memiliki sistem jaminan sosial atau asuransi yang melindungi tenaga kerja asing, dan memiliki integrasi sistem antara Pemerintah Indonesia dengan negara penempatan.
“Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang menekankan penempatan pekerja migran yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan tersertifikasi untuk pekerjaan di sektor formal,” kata Ida Fauziyah.
Sedangkan kerja sama yang akan dikembangkan dengan Libya dalam bentuk pelatihan, lanjut Ida Fauziyah, adalah pelatihan dari bidang kejuruan yang banyak diminati dan sangat potensial. Seperti kejuruan otomotif, informatika dan telekomunikasi, garmen, las, dan listrik.
“Kerja sama kedua negara di bidang pelatihan nantinya akan dikembangkan melalui skema exchange training program,” ungkapnya.
Menaker menilai, melalui pertemuan dengan Dubes Zakarya Muhammad Mustafa El-Moghrabi, dapat menjadi momentum baru untuk mengembangkan kerja sama bidang ketenagakerjaan yang saling menguntungkan.
“Semoga kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Libya dapat semakin erat dan memberikan keuntungan bagi kedua negara,” ujarnya. (Purwanto).
