JAKARTA-MARITIM: Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 meningkatkan lagi Direktorat Jenderal Transmigrasi pada level Kementerian. Transmigrasi menemukan relevansinya di Delapan Butir Asta Cita yang merupakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.
“Harus diakui masih banyak potensi sumber daya alam Indonesia yang belum dikelola optimal. Sebagian besar berada di luar Pulau Jawa dan Bali. Kebutuhan untuk membangun ketahanan pangan, air dan energi, juga menjadi tantangan yang perlu dijawab dalam konteks ketahanan bangsa,” tegas Menteri Transmigrasi kepada para awak media di Jakarta, Rabu (13/02/2025).
Selain itu, kita menghadapi tantangan demografis berupa besarnya jumlah angkatan kerja usia produktif yang belum seluruhnya bisa diserap oleh lapangan kerja. Jika tidak diatasi dengan baik, bonus demografi ini bisa menjadi bencana.
Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata, lanjut Mentrans Iftitah, Indonesia juga membutuhkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak semata-mata tergantung pada cadangan sumber daya mineral yang terus berkurang.
“Kekayaan hutan tropis kita juga tidak bisa terus-menerus dibiarkan berkurang akibat pendekatan industri yang ekstraktif. Di tengah ancaman krisis pangan, air dan energi global, perubahan demografi dan dinamika geopolitik, maka urgensi reformasi program transmigrasi menjadi semakin nyata. Sehingga kesejahteraan rakyat akan semakin meningkat dan merata di semua daerah.
Primadona dan salah persepsi
Di awal penjelasannya, Mentrans Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan, sejak awal merdeka, para pendiri negara (founding fathers) sudah melihat Transmigrasi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk. Juga mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.
Pada Februari 1946, Wakil Presiden Bung Hatta menegaskan perlunya pemindahan penduduk sebagai tenaga kerja untuk industrialisasi besar-besaran. Pada 12 Desember 1950, rombongan pertama sebanyak 50 Kepala Keluarga Transmigran, diberangkatkan dari Jawa Tengah ke Lampung dan Sumatera Selatan.
Pentingnya transmigrasi ditegaskan kembali oleh Presiden Soekarno dalam Musyawarah Gerakan Transmigrasi di Jakarta pada tahun 1964. Bagi Bung Karno, transmigrasi adalah soal hidup-mati kita sebagai bangsa.
“Program Transmigrasi pernah menjadi primadona di masa lalu. Anggaran Departemen Transmigrasi pernah mencapai sembilan persen dari APBN, dengan kemampuan menempatkan 50 ribu kepala keluarga per tahun,” ujarnya.
Hingga saat ini tercatat 2,2 juta kepala keluarga atau 9,1 juta jiwa yang ikut program transmigrasi. Mereka ditempatkan di 3.606 Satuan Pemukiman di 619 Kawasan Transmigrasi.
Kawasan tersebut kini berkembang menjadi 1.567 Desa Definitif, 466 Ibukota Kecamatan, 116 Ibukota Kabupaten dan 3 Ibukota Provinsi.
Banyak tokoh nasional, kepala daerah, anggota parlemen, perwira TNI/Polri dan akademisi yang lahir dan besar dari keluarga transmigran.
Tapi sayangnya, kata Iftitah, karena mengutamakan kuantitas migrasi penduduknya, maka kualitas transformasi kesejahteraan dan persatuannya sedikit terabaikan. Akibatnya, ada dampak sosial yang mengarah ke isu ‘Jawanisasi’.
Selain itu, transmigrasi disalah-persepsikan sebagai simbol pemerintahan lama yang direformasi. Pada tahun 2000, pemerintah menutup program transmigrasi umum, bahkan mengganti nama transmigrasi menjadi mobilitas sosial.
“Sejak saat itu tugas dan fungsi transmigrasi difragmentasi di tingkat Direktorat Jenderal,” tukas Menteri Transmigrasi.
Seperti diketahui, setelah menjadi Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto membentuk Kabinet Merah Putih dengan melantik 7 Menko, 41 Menteri, 5 pejabat setingkat menteri dan 55 Wakil Menteri. Beberapa kementerian juga dipecah agar lebih fokus dalam melaksanakan tugas di bidangnya, antara lain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi sekarang berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Iftitah Sulaiman Suryanegara. (Purwanto).
