JAKARTA-MARITIM : Aksi unjuk rasa sopir truk menolak penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) belakangan ini makin ramai dilakukan. Bahkan aksi unjuk rasa di beberapa lokasi dan daerah diwarnai kericuhan. Contohnya, di Jalan Medan Merdeka Selatan, beberapa hari lalu, aparat kepolisian terpaksa membubarkan massa aksi karena sempat ricuh. Akademisi sekaligus Pengamat Transportasi dan Logistik, Dr Yosi Pahala MM Tr, menilai permasalahan angkutan ODOL dari dulu dilematis.
“Dari aspek regulasi saya kira sudah jelas pemerintah memiliki prioritas terkait keselamatan transportasi dan kelaikan berkendara. Namun rencana pemerintah untuk penerapan zero ODOL pada tahun 2027 perlu betul-betul memperhatikan aspek sosial ekonomi khususnya kepada operator dan pengemudi. Selama pemerintah tidak dapat memberikan kepastian jaminan sosial ekonomi kepada operator dan pengemudi niscaya akan menghadapi banyak kendala di lapangan. Jangan sampai penerapan ODOL justru akan meningkatkan biaya transportasi,” katanya saat diminta komentar dan pendapatnya terkait zero ODOL, yang belakangan ramai bahkan ricuh di beberapa tempat dan daerah, di Jakarta, Rabu (2/7).
Menurut Yosi, pemerintah harus bisa memberikan solusi bisnis kepada operator dan sopir angkutan yang terdampak kebijakan ini. Misalnya memberikan bantuan dan keringanan kredit usaha dan keringanan pajak kepada pengusaha ODOL, peningkatan kompetensi pengemudi ODOL dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah harus bisa hadir untuk keadilan bagi semua pihak. Komunikasi yang baik dan sosialisasi harus terus dibangun oleh pemerintah kepada semua pemangku kepentingan agar target zero ODOL dapat diterapkan pada tahun 2027.
Ditanya terkait pengawasan di lapangan, Yosi menjelaskan, kalau pengawasan itu kan sudah melekat di regulator baik di kementerian pusat maupun di daerah, ada juga di Korlantas, dinas perhubungan, produsen otomotif, asosiasi dan lembaga independen lainnya.
“Nah, antar kementerian dan lembaga di tingkat pusat hingga turun ke tingkat daerah harus saling sinergi untuk mengawasinya,” terangnya.
Menjawab terkait zero ODOL dapat menghilangkan pungli-pungli di jalan, Yosi mengakui hal tersebut.
“Itu kan bagus. Ini kan sebenarnya yang diharapkan sebagai dampak positif implementasi ODOL, yaitu efisiensi dimana akan menurunkan biaya Logistik yang mahal di Indonesia, yang salah satu terkandung di dalamnya, adalah biaya pungli itu,” tegas Yosi.
Terkait lemahnya pengawasan di lapangan, Yosi membenarkan. Karena mereka membawa kepentingan masing-masing (ego sektoral). Padahal kan sudah dibatasi dengan ketentuan perundangan dan segala turunannya.
Oleh karena itu, ketegasan pemerintah harus top down sebagai penanggung jawab utama. Kalau dibentuk lembaga pengawasan lagi nanti malah tambah tidak efektif.
Diutarakan, pemerintah harus transparan dan sering mensosialisasikan program zero ODOL pada masyarakat luas, libatkan sosialisasi mulai dari tingkat wilayah RT/RW, kelurahan kecamatan dan seterusnya. Gandeng juga akademisi untuk terlibat di dalamnya, sehingga kampus bisa buat kajian-kajian publikasi, seminar dan lainnya. Sebagai bentuk pengawasan juga kan.
“Memang perlu waktu dan kemauan pemerintah untuk mewujudkannya kalau mau mencapai zero ODOL. Kalau ego sektoral dikedepankan dan bukan mencari win win solution maka akibatnya akan fatal,” hitung Yosi.
Apalagi, jika sampai terjadi mogok nasional, harga dan barang-barang serta biaya logistik akan naik semua. Karena kelangkaan akibat terganggunya distribusi barang. (Muhammad Raya)
