JAKARTA-MARITIM : Industri petrokimia nasional kini tengah menghadapi tekanan berat akibat dinamika global dan praktik dumping yang semakin masif.
“Tekanan terhadap industri tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tapi juga dari persepsi publik yang kerap menyudutkan industri plastik sebagai sumber masalah lingkungan,” kata Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Suhat Miyarso, pada kesempatan diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin), yang mengambil tema “Krisis Energi Global dan Ancaman Dumping : Saatnya Perkuat Industri Kimia Nasional”, di Jakarta, Selasa (5/5).
Kegiatan diskusi Forwin bersama INAPLAS ini juga menghadirkan dua pembicara lainnya, seperti Wakil Ketua Umum INAPLAS, Edi Rivai dan Sekjen INAPLAS, Fajar Budiono.
Menurut Suhat, tekanan terhadap industri ini tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga persepsi publik yang kerap menyudutkan industri plastik sebagai sumber masalah lingkungan.
Padahal, sambungnya, industri plastik dan petrokimia memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Suhat menjelaskan, kondisi dan krisis yang terjadi saat ini dipicu oleh ketidakpastian geopolitik global serta faktor domestik yang memperberat situasi industri.
“Kinerja sektor manufaktur bahkan sempat mengalami penurunan pada April 2026 lalu, yang tercermin dari indeks PMI yang masuk zona kontraksi. Meski demikian, pelaku industri optimistis kondisi akan berangsur membaik dalam dua hingga tiga bulan ke depan,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua Umum INAPLAS, Edi Rivai, menilai tekanan terhadap industri petrokimia telah berlangsung sejak pascapandemi Covid-19, terutama akibat overcapacity global yang dipicu oleh produksi berlebih dari kawasan Timur Tengah, ASEAN, dan China. Indonesia sendiri masih berstatus sebagai net importir, sehingga rentan terhadap gejolak pasar global.
“Ketergantungan terhadap impor bahan baku juga masih tinggi. Di kawasan Asia, ketergantungan terhadap pasokan dari Timur Tengah mencapai 60-70 persen, sedangkan Indonesia bahkan mencapai sekitar 90 persen. Kondisi ini diperparah oleh konflik geopolitik yang berdampak pada ketidakstabilan pasokan energi, khususnya minyak, yang menjadi bahan baku utama industri petrokimia,” ujar Edi.
Sebagai responsnya, lanjutnya, pelaku industri melakukan strategi diversifikasi bahan baku, seperti pemanfaatan LPG dan kondensat sebagai alternatif pengganti nafta.
“Namun, langkah ini berdampak pada peningkatan biaya produksi. Meskipun demikian, industri tetap berupaya menjaga keberlangsungan produksi agar tidak terhenti,” urainya.
Praktik dumpling tantangan serius
Diutarakan oleh Edi, di sisi lain, praktik dumping menjadi tantangan serius yang menggerus daya saing industri domestik. Produk impor dengan harga murah, terutama dari China dan Timur Tengah, membanjiri pasar dalam negeri akibat kelebihan pasokan global.
INAPLAS pun telah mengajukan instrumen trade remedies berupa anti-dumping dan safeguard sejak dua tahun terakhir, meskipun hingga kini belum sepenuhnya terealisasi.
Sedangkan Sekretaris Jenderal INAPLAS, Fajar Budiono, mengatakan kondisi saat ini justru menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional.
“Untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, pemerintah penting melakukan pengembangan berbagai alternatif bahan baku, tidak hanya berbasis minyak bumi, tetapi juga dari gas, batu bara, hingga bio feedstock,” tekannya.
Selain itu, sambung Fajar, penguatan kapasitas kilang minyak (refinery) dalam negeri dinilai krusial untuk menjamin pasokan bahan baku, seperti nafta. Tanpa peningkatan kapasitas tersebut, Indonesia akan terus bergantung pada impor dan sulit mencapai kemandirian industri.
Meski menghadapi tekanan, pelaku industri memastikan bahwa hingga saat ini belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara luas di sektor petrokimia.
Namun, kenaikan biaya bahan baku, energi, dan logistik tetap menjadi tantangan utama yang menekan margin industri.
Pelaku industri berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah strategis, baik melalui kebijakan perlindungan perdagangan, penguatan pasokan bahan baku, maupun penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif.
“Pasalnya dengan dukungan kebijakan yang tepat, industri petrokimia nasional diyakini mampu bertahan dan kembali tumbuh di tengah ketidakpastian global,” hitung Fajar. (Muhammad Raya)
