MAKASSAR, MARITIM – Sekitar 80 persen lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar langsung diserap oleh industri maupun wirausaha. Bukan hanya diserap oleh industri besar/menengah di ibukota Sulawesi Selatan, namun juga oleh industri di luar Makassar.
“Lulusan BLK dijamin masuk dunia kerja karena memiliki kompetensi sesuai bidang kejuruannya. Lulusan BLK akan mendapat sertifikat pelatihan (berlaku selamanya) dan sertifikat kompetensi yang harus diperbarui setiap 3 bulan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BLK Makassar, As’adiya.
Selain di dalam negeri, lulusan BLK Makassar juga banyak yang diterima bekerja di luar negeri, seperti di Jepang, Brunei dan Malaysia. Mereka umumnya lulusan teknik otomotif dan permesinan.
Dikatakan, BLK Makassar menyediakan layanan kursus untuk 12 kejuruan. Yakni teknik otomotif, teknik manufaktur, teknik pengelasan, teknik listrik, elektronika, teknik pendinginan, teknik bangunan, garmen, teknologi informasi dan komunikasi, bisnis dan manajemen, tata kecantikan dan pariwisata.
BLK tidak mensyaratkan pendidikan minimal, dan tidak mengenakan biaya bagi peserta yang belum punya pekerjaan saat mendaftar untuk mengikuti kursus.
“Peserta ada yang lulusan SMK, SMA, SMP, bahkan SD. Tidak ada batasan usia bagi peserta, asalkan yang bersangkutan lagi menganggur. Pelatihan dilakukan dari Senin sampai Jumat, tidak boleh bolos,” tegas As’adiya yang saat ini masih sebagai Kasubag Tata Usaha BLK Makassar.
Setiap tahun sebanyak 1.600 yang dididik dan dilatih (diklat) di BLK Makassar. Mereka datang dari berbagai provinsi di Sulawesi. Bahkan dari luar Sulawesi seperti dari Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Kursus di BLK Makassar rentang waktunya satu sampai tiga bulan sesuai dengan tingkat kerumitan jurusan. Setelah kursus di BLK, peserta mendapat kesempatan untuk magang selama 30 hari di industri agar bisa mengenal dunia kerja dan menerapkan ilmu yang telah mereka dapat selama kursus.
“Terkait program pemagangan, kami bermitra dengan Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, Honda dan beberapa industri lainnya,” kata As’adiya kepada wartawan dari Jakarta yang melakukan press tour ke Makassar, Rabu (10/4).
Usai mengikuti kursus dan magang, peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi yang berlaku 3 tahun dan harus diperbarui kembali.
BLK secara aktif memfasilitasi perekrutan karyawan bila industri membutuhkan karyawan dalam jumlah banyak.
“Kalau ada penerimaan besar-besaran di industri, kami fasilitasi. Kami laksanakan rekrutmen karyawan, dengan catatan alumni BLK diikutsertakan untuk seleksi calon karyawan,” katanya.
BLK Makassar akan terus mengembangkan palatihan sesuai kebutuhan kerja atau industri. “Untuk mengetahui kebutuhan industri, kami secara berkala mendatangi industri atau perusahaan-perusahaan lainnya,” lanjutnya.
Anggaran Rp 182 Miliar
Di bagian lain, As’adiah menjelaskan, anggaran BLK Makassar selama ini sebesar Rp 80 miliar per tahun. Untuk tahun 2019 anggaran naik jadi Rp 182 miliar, karena tahun ini pemerintah konsen dalam pembangunan sumber daya manusia.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk melakukan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) dengan target sebanyak 1.317 paket (21.072 orang), termasuk 90 paket untuk BLK Bantaeng. Sedang BLK Makassar 225 paket.
Namun pihaknya hanya memberikn sertifikasi komptensi untuk 15.632 orang. Alasannya, jumlah asesor kurang, belum semua instruktur bisa menjadi asesor. “Semua lulusan akan mendapat sertifikat kompetensi tapi dilakukan secara bertahap,” janji As’adiya.
Pelatihan juga dilakukan di BLK Binaan milik UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di beberapa daerah sebanyak 774 paket (12.384 orang). Selain itu BLK juga mendatangkan sejumlah MTU (Mobile Training Unit) untuk melaksanakan pelatihan 190 paket (3.040 orang), sedang BLK Komunitas menyelenggrakan pelatihan dalam 18 paket (188 orang).
“Sejumlah MTU mendatangi masyarakat yang membutuhkan pelatihan karena lokasinya sangat jauh dari BLK,” katanya seraya menjelaskan kabupaten yang belum ada BLK, misalnya Sidrap, Enrekang dan Toraja.
Kepala Dinas Nakertrans Sulsel Agustinus Apang membenarkan, dari 24 kabupaten/kota di Sulsel 5 di antaranya belum memiliki BLK. Namun dia sedang berusaha keras agar semua kabupaten/kota secepatnya memiliki BLK guna memudahkan masyarakat mendapat ketrampilan untuk bekerja. (Purwanto).
