JAKARTA, MARITIM: Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) memberikan masukan agar ekosistem ketenagakerjaan bisa bertransformasi dari yang rigid (kaku) menjadi lebih fleksibel. Sebab, salah satu problem utama dalam dunia ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini adalah rapuhnya ekosistem ketenagakerjaan.
“Saya kasih PR ke KEIN. Intinya, kita perlu masukan dari KEIN bagaimana agar transformasi dari ekosistem yang rapuh dan rigid/kaku itu bisa didorong berubah menjadi fleksibel,” kata Hanif saat menjadi pembicara diskusi prospek ekonomi 2019-2024 di Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Diskusi yang digelar KEIN itu dihadiri Ketua Wantimpres Sidharto Danusubroto, Sekjen Kemnaker Khairul Anwar, Ketua KEIN Soetriso Bachir, Wakil Ketua KEIN Arief Budimanta, Ketua Apindo Haryadi B. Sukamdani dan Ketua Industri Manufaktur Johnny Darmawan.
Hanif Dhakiri meyakini bila reformasi ketenagakerjaan dijalankan maka ekosistem ketenagakerjaan akan lebih fleksibel. Sehingga pekerja, pengusaha maupun pemerintah akan sama-sama senang,
“Dengan melakukan reformasi ketenagakerjaan, maka investasi akan mudah masuk karena eksosistemnya lebih bagus. Kalau kita mendorong padat karya, sangat memungkinkan apabila ekosistemnya diubah,” ujarnya.
Tentang masalah pengangguran, menurut Hanif, bukan terletak di lapangan kerjanya, karena selama kurun empat tahun pemerintah telah berhasil menciptakan 10 juta lebih lapangan kerja. Masih adanya pengangguran karena saat ini dunia usaha kesulitan mencari tenaga kerja sesuai skill yang dibutuhkan.
Dikatakan selanjutnya, agenda pemerintah dalam pembangunan SDM di tahun 2019 yakni mendorong pihak swasta terlibat lebih intens investasi SDM dengan memberikan insentif berupa super tax reduction. Yakni insentif bagi dunia usaha agar nilai yang dikeluarkan untuk investasi SDM bisa diganti dengan pengurangan pajak.
“Strategi pemerintah lainnya secara umum yakni massifikasi pelatihan vokasi, meningkatkan kapasitas pelatihan dan menambah kecakupan peserta pelatihan,“ ujarnya.
Hanif menambahkan, pemerintah terus menggenjot peningkatan skill mengingat adanya keterbatasan SDM. Yakni 58% angkatan kerja merupakan lulusan SD/SMP dari total 131 angkatan kerja Indonesia. “Karenanya prioritas pemerintah 2019 yakni pembangunan SDM,” sambungnya. (Purwanto).
