Banyuwangi, Maritim.com
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menugasi Dinas Perikanan dan Kelautan agar lebih fokus meningkatkan kualitas pelabuhan perikanan yang tersebar di sejumlah kota dan kabupaten di wilayahnya.Heru Tjahono Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jarim. Kepada para pewarta mengatakan: “Kualitas pelabuhan perikanan sangat berperan mempengaruhi ekspor ikan dari provinsi ini. Pelabuhan yang sehat sesuai dengan standar internasional seperti halnya permintaan Uni Eropa, dipastikan berdampak bagi kualitas ikan hingga dapat diterima di pasar luar negeri”..
Sejumlah pelabuhan perikanan yang dikembangkan yakni Muncar/Banyuwangi, Tamperan/Pacitan, Tambak Rejo/Blitar, Bulu/Tuban, Mayangan/Probolinggo, Pasongsongan/ Madura, Paiton/Probolinggo dan Pondok Dadap/Blitar. Pemprov Jatim menyediakan anggaran sebesar Rp240 miliar untuk pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan, yang terdiri dari pengembangan pelabuhan sebesar Rp190 miliar dan pembangunan pelabuhan baru sebesar Rp50 miliar.
“Pelabuhan baru itu Popoh di Tulungagung dan Pelabuhan Grajagan di Banyuwangi. Anggaran sebesar itu, memang tidak bisa menuntaskan keseluruhan pembangunan sehingga akan diselesaikan secara bertahap” ucap mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut.
Penguatan kualitas ikan dilakukan pengembangan pelabuhan secara keseluruhan, mulai fasilitas hingga tata cara beraktivitas di dalamnya, seperti memasukkan ikan dengan cara benar sampai bagaimana memegang ikan agar tidak rusak. Perbaikan fasilitas di pelabuhan perikanan, lanjut dia, meliputi gedung pengepakan ikan, pengadaan “cold storage’, rumah singgah nelayan, kantor pelabuhan itu sendiri dan pasar ikan.
“Untuk memenuhi standar internasional diwajibkan tempat pelelangan ikan (TPI) lantainya harus bersih, alat angkut keranjang dari plastik standar Uni Eropa, ‘cold storage’, kelengkapan nelayan dan airnya bersih,” katanya.
Sementara itu, produksi ikan di Jatim terdiri dari ikan tangkap dan ikan budidaya, dengan rincian produksi ikan tangkap sebesar 363 ribu ton per tahun pada 2016 dan ditarget 417 ribu ton pada 2017. Untuk ikan budidaya, produksinya mencapai sebesar 973 ribu ton ikan pada 2016 dan ditarget 1,1 juta ton pada 2017.
Seperti diuketahui. pemerintah melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menyediakan asuransi nelayan untuk menjamin kehidupan nelayan. Menurut Arief Rusdi Kepala Dinas Perikanan Sumenep dengan asuransi itu, para nelayan lebih terjamin kehidupannya. Bila terjadi hal-hal yang tak diinginkan, misalnya si nelayan ini meninggal, maka akan dapat santuan. Menurutnya, asuransi nelayan merupakan salah satu solusi, apabila sampai terjadi musibah kecelakaan laut. Pemerintah daerah mengaku tidak bisa berbuat banyak, mngingat wilayah perairan tempat nelayan melaut, merupakan wilayah pemerintah provinsi.
“Sesuai undang-undang, untuk perairan 0-12 mil merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Jadi bukan lagi kewenangan kami. Kami di daerah hanya sebatas mengkomunikasikan. Karenanya kami imbau agar para nelayan sebelum melaut berkoordinasi dengan Syahbandar, untuk penerbitan surat ijin berlayar. Apabila cuaca baik. Syahbandar akan menerbitkan surat ijin. Namun sebaliknya, apabula cuaca buruk. Suahbandar tidak akan menerbitkan surat ijin berlayar. Tapi kenyataannya, seringkali para nelayan ini langsung begitu saja pergi melaut, tanpa berkoordinasi dengan Syahbandar setempat. Jadi tidak ada pertimbangan-pertimbangan cuaca berdasarkan prakiraan BMKG. Ini yang kerap menimbulkan musibah laut,” ungkap Arief Rusdi. ***(ERICK A.M.).
