JAKARTA – MARITIM : Penyaluran beras untuk masyarakat miskin, yang akan dikenal dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), jadi tarik ulur antara Kemensos dan Bulog. Di sisi lain, kini Bulog sedang mengajukan usulan agar 1 juta Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasainya dapat dilepas untuk diekspor ke Timor Leste dan Papua Nugini.
Dirut Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas), mengatakan hal itu saat Halal Bi Halal Perum Bulog Bersama Insan Media di Gedung Bulog Corporate University, Jakarta, Selasa (2/7).
Menurutnya, dirinya siap mundur dari jabatannya sekarang, jika Kemensos berhasil menyelesaikan 100% penyaluran bantuan beras lewat skema BPNT.
“Kalau 100 persen BNPT bisa diambil alih Menteri Sosial, saya mau hands up, keluar jadi Dirut Bulog. Karena pengabdian saya sudah selesai. Sebab negara ternyata memiliki orang yang lebih baik,” katanya.
Sebelumnya, Perum Bulog mengeluhkan adanya skema penyaluran beras model baru ini, sebagai pengganti penyaluran beras sejahtera (rastra) yang dikelola Bulog. Pasalnya, jika program BPNT ini jadi dijalankan, maka peran Bulog ke depan tidak lagi memperoleh kepastian untuk menyalurkan pasokan berasnya bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Buwas menilai, program BPNT yang dikelola Kemensos tidak memposisikan Bulog sebagai penyalur terbesar. Porsi tersebut justru diberikan pada perusahaan swasta.
“Jangan dipakai untuk bisnis, ini kepentingan masyarakat kecil yang butuh bantuan, tidak untuk proyek mendapatkan sesuatu. Program BPNT seharusnya dijalankan oleh negara atau BUMN, dalam hal ini Bulog, untuk pengadaan beras ke daerah yang membutuhkan,” ujarnya.
Tapi, sambungnya, Kemensos memutuskan untuk memberikan porsi 70% pengadaan beras BPNT ke pasar bebas atau perusahaan swasta dengan letak wilayah yang mudah diakses.
Hal lain, Perum Bulog berencana mengajukan penugasan pelepasan ekspor 1 juta CBP ke pemerintah, guna menghindari penurunan kualitas dan mutu beras. Sehingga ke depan, Bulog dapat optimal melakukan penyerapan beras saat panen raya yang masih berlangsung.
Dijelaskan, CBP yang akan dilepas, merupakan sisa pengadaan beras impor pada Januari-Agustus 2018 sebesar 1,4 juta ton. Artinya, usia masa simpan beras impor tersebut sudah hampir mencapai satu tahun, yang ada kemungkinan bisa saja diekspor ke Timor Leste dan Papua Nugini.
Seperti diketahui, mekanisme dari pelepasan itu harus ada penugasan dari pemerimtah, yang mana jika tidak dapat penugasan pemerintah pihaknya akan melepas lewat mekanisme komersil.
Perum Bulog menyebutkan, sebanyak 50 ribu ton CBP akan dilepas, karena kondisinya sudah rusak dan tidak bisa dikonsumsi lagi.
Beras itu tersimpan sejak lama dan harus ada yang dilepas dari stoknya. Pelepasan stok CBP akan dilakukan sesuai Permentan No 38 tahun 2018 tentang Pengelolaan CBP. Dalam regulasinya disebutkan, pelepasan CBP dilakukan apabila CBP telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan dan atau berpotensi/mengalami penurunan mutu.
Lima puluh ribu ton beras yang akan dilepas itu memang merupakan bagian dari pengadaan impor beberapa tahun lalu. Bahkan sejak 2015-2017. Beras yang mengalami penurunan mutu tersebut, tidak mungkin dikonsumsi lagi, tapi masih bisa dimanfaatkan. (M Raya Tuah)
