SURABAYA – MARITIM : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pelayaran Rakyat (DPP Pelra) Sudirman Abdullah menyatakan bahwa fihaknya menyambut baik munculnya ide Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)/Pelindo III Doso Agung, agar sudsidi Tol Laut dari pemerintah RI lewat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang selama ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan pelayaran besar, mengalihkannnya ke Pelra, karena kebijakan itu akan dapat memangkas biaya operasional.
Menurut Sudirman selama ini kapal-kapal kayu yang diopersikan oleh Pelra memang telah menikmati BBM subsidi dengan harga tebus sekitar Rp5.500 0-Rp6.000 per liter. Komponen itu dapat menyumbang 30% terhadap total biaya operasional kapal-kapal Pelra untuk beberapa rute, seperti Tenau-Makassar. Adapun 70% sisanya mencakup gaji ABK, biaya perbekalan, dan tarif kepelabuhanan.
Saat diminta konfirmasi maritim.com beberapa hari lalu, Sudirman jelaskan: “Kalau Pelra disubsidi, kami setuju sekali, karena hal tersebut akan dapat meringankan biaya operasional. Tetapi, pertanyaannya adalah: subsidi apa dan bagaimana skemanya”.
Berdasar data Pelra, pada periode lima tahun terakhir ini tekah terjadi penurunan drastis jumlah armada pelayaran rakyat. Sekitar tahun 2000, total armada anggota Pelra tercatat sekitar 3.000 unit. Namun mulai 2014, jumlah unit kapal Pelra terjadi penurunan hingga sekarang menjadi sekitar 1.900 unit.
Keberadaan usaha Pelra yang biasa disebut sebagai ‘armada semut’ itu memang tak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan perekonomian anak negeri, serta ikut pula menegakkan kedaulauatan RI dengan berjuang di laut nusantara, sebagai pengangkut para pejuang kemerdekaan maupun berperan sebagai “penyelundup” senjata dari Singapura dan Malaka guna memperkuat perjuangan di matra darat Pulau Sumatera bahkan juga di Pulau Jawa. Setelah penyerahan kedaulatan tahun 1950, ‘armada semut’ kembali ke fitrahnya sebagai penghubung laut nusantara dengan mengangkut komoditas utamanya sembilan pokok keperluan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan kembalinya ke pangkalan di Pulau Jawa mereka mengangkut berbagai hasil bumi dari pulau-pulau yang sulit dijangkau oleh kapal-kapal niaga konvensioal.
Para pelaku Pelra menengarai, penyebab utama penyusutan jumlah armada itu terjadi karena kesulitan mendapatkan muatan. Selain itu, armada Pelra juga mengalami kekalahan total bila harus bersaing dengan kapal-kapal besi yang umumnya dimiliki para pengusaha yang memiliki jaringan bisnis yang, kondisi armadanya lebih besar dan berkat peralatan modern pendukung operasionalnya, dinilai lebih aman dan daya jelajahnya lebih cepat. Akibat kondisi tersebut, maka kapal-kapal Pelra harus menunggu 1 hingga 2 bulan agar muatan penuh hingga dapat menutup biaya pengangkutan.
Di sisi lain, Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengusulkan agar subsidi kapal Tol Laut yang menuju ke Kupang dapat dialihkan ke kapal Pelra, sebagai respons gagasan Presiden Joko Widodo menjadikan Pelabuhan Tenau sebagai hub di timur.
Menurut penilaian Dirut Pelindo III, saat ini subsidi yang diberikan kepada pelayaran dari pelabuhan besar ke pelabuhan hub, misalnya, dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Tenau, dapat dialihkan ke kapal-kapal Pelra dari Pelabuhan Tenau ke pelabuhan-pelabuhan pengumpan di sekitarnya. (Erick Arhadita)
