DENPASAR – MARITIM : Mengacu Global Destination Cities Index 2019, Mastercard merilis catatan bahwa setiap tambahan 1.000 kunjungan wisatawan ke Bali, akan berhasil menyerap 409,3 tenaga kerja baru dengan rerata pendapatan per pekerja hanya US$2.620. Hal itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Singapura, yang kendati hanya menyerap sebanyak 12,1 tenaga kerja baru untuk tiap tambahan 1.000 kunjungan wisatawan, tetapi pendapatan rerata per pekerja di sektor turisme mencapai US$93.062. Fenomena ini jadi pertanyaan, sebab rerata belanja oleh wisatawan di kedua negara nilainya tidak jauh berbeda. Nilai rerata belanja wisatawan ke Indonesia sebesar US$1.072 dan Singapura sebesar US$1.124.
Rendahnya pendapatan per pekerja tersebut dinilai merupakan tanda masih rendahnya produktivitas pekerja pariwisata di Bali, sebagai destinasi yang jadi tulang punggung sektor pariwisata Indonesia. Azril Azhari Ketua Ikatan Cendekia Pariwisata Indonesia (ICPI) katakan, tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata Bali yang tidak diimbangi tingginya pendapatan tenaga kerja merupakan salah satu bukti dari ketertinggalan sektor pariwisata di Indonesia pada skala yang lebih luas.
Saat ini pemerintah dinilai hanya fokus pada target kunjungan wisatawan semata, tetapi tanpa memperhatikan lebih lanjut kualitas dari destinasi wisata yang ditawarkan, termasuk kualitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola fasilitas penunjang destinasi wisata, juga jadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya rerata upah pekerja pariwisata. Kata Azril beberapa waktu yang lalu: “Masyarakat setempat kurang dilibatkan, pemerintah terus menerus menarik investor untuk mengembangkan fasilitas [di destinasi wisata} yang pastinya akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari kegiatan pariwisata. Diakui, keuntungan bagi masyarakat memang ada, tetapi jumlahnya tak terlalu banyak”.
Azril juga menilai, seharusnya pemerintah melibatkan masyarakat setempat secara langsung dalam pengembangan fasilitas penunjang di destinasi wisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, yang secara langsung terbukti berhasil meningkatkan kualitas suatu destinasi wisata. Ujarnya: “Pengelolaan yang community based, contohnya salah satu resort yang ada di Sumba itu termasuk dalam salah satu yang terbaik di dunia, memang ada keterlibatan orang asing, tetapi masyarakat tetap yang memiliki andil besar, hingga kualitas dan peroduktivitas pekerja pariwisata di sana mampu meningkat”.
Selain dilibatkannya masyarakat setempat, hal lain yang juga perlu diperhatikan pemerintah adalah kualitas wisatawan. Sebab, rendahnya pendapatan yang berhasil dicapai tenaga kerja pariwisata di Indonesia, khususnya Bali saat ini merupakan ekses dari banjirnya wisatawan menengah/bawah yang berwisata dengan biaya seminim mungkin. Ujar Azril: “Bagaimana kita akan mampu meraih pendapatan besar? Turis yang utamanya masuk ke Bali, mayoritas merupakan turis backpacker, yang spending-nya rendah, yang kendati jumlahnya juga cukup banyak tetapi tak ada spending belanja. Demikian pula kuliner diluar akomodasi ya percuma. Karena itu, kami minta agar pemerintah tidak hanya sibuk melakukan branding pariwisata dengan tujuan mencapai target kunjungan tanpa mempertimbangkan kualitas wisatawan yang datang”.
Menurutnya sektor pariwisata tak hanya harus dipandang sebagai kontribusi masuknya devisa ke negara semata, tetapi juga perlu dipertimbangkan seberapa besar kontribusinya kepada Produk Domestik Bruto (PDB).
Pungkas Azril: “Saya pernah temukan turis low budget yang tiak kali hanya makan mi instan. Mereka tak membelanjakan uangnya. Maka perlu kita kaji: kalau terlalu banyak wisatawan yang sekelas yang saya gambarkan di atas, untuk apa?”. (Erick Arhadita)
