JAKARTA – MARITIM : Untuk membangun komunikasi dan interaksi dengan PMA/PMDN di Indonesia, BKPM mengadakan Forum Investor 2019 ‘Pengawalan Investasi’ di Hotel Fairmont, Jakarta, kemarin.
Melalui acara tersebut, diharapkan dapat memberi masukan terhadap usaha-usaha pengawalan penanaman modal, seperti debottlenecking yang dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM.
Plt Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Farah Ratnadewi Indriani, menyatakan tema ‘Pengawalan Investasi’ dipilih mengingatkan kita terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
“Kita fokus pada peningkatan iklim investasi di Indonesia, yaitu melalui terobosan-terobosan untuk menyederhanakan perizinan, penghapusan sejumlah izin hingga digitalisasi perizinan menggunakan aplikasi OSS yang diatur dalam PP No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini telah berhasil meningkatkan jumlah izin berusaha di Indonesia,” jelasnya dalam keterangan resmi kepada media.
Dalam rangka pengawalan dan penyelesaian kendala dan permasalahan penanaman modal, pemerintah telah membentuk Satgas yang bersifat lintas kementerian/lembaga serta lintas Satker Perangkat Daerah (SKPD). Satgas yang dibentuk terdiri dari Satgas Nasional, Satgas kementerian/lembaga, Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten. Pembentukan satuan ini menjadi indikator bahwa pemerintah memiliki komitmen yang tinggi terhadap iklim investasi di Indonesia.
Digitalisasi pelayanan perizinan belum cukup untuk mewujudkan realisasi penanaman modal yang diharapkan, sehingga perusahaan membutuhkan dukungan dan pengawalan yang bersifat aktif dari instansi pemerintah terkait, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
Mempertimbangkan bahwa investasi merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia dalam mengimplementasikan RAPBN 2020, maka pengawalan investasi secara aktif untuk pencapaian target angka realisasi investasi menjadi hal yang strategis. Di sisi lain, tantangan untuk mencapai target yang nilainya terus bertambah setiap tahun, diakui semakin berat di tengah lesunya perekonomian dunia.
“Keberadaan insentif dan fasilitas perpajakan yang ramah terhadap kinerja dunia usaha merupakan faktor penting lainnya yang dapat mendukung realisasi penanaman modal.Tentu penerapan insentif dan fasilitas perpajakan harus lebih dinamis. Tidak hanya saat awal investor memulai usahanya, tapi juga ketika sudah beroperasi komersial, namun menghadapi masalah sebagai dampak dari kebijakan pemerintah atau saat investor ingin ekspansi,” jelas Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Husen Maulana.
Beberapa masukan peserta dalam acara ini, antara lain BKPM dapat bertindak untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang berdampak pada penanaman modal di daerah, BKPM membantu meningkatkan kapasitas DPMPTSP di daerah untuk dapat melakukan kegiatan pengawalan investasi termasuk penyelesaian permasalahan penanaman modal atau debottlenecking.
Kegiatan forum ini perlu dilanjutkan dengan tema-tema yang lebih spesifik yang bersifat sektoral, contohnya isu ketenagalistrikan, infrastruktur, smelter dan sebagainya.
Diharapkan, BKPM dapat merespon setiap kendala/permasalahan yang dihadapi para investor, khususnya yang disampaikan secara resmi.
Acara ini dibuka Plt Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani dengan nara sumber Sekretaris Pokja IV Carlo Tewu, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana, Direktur Peraturan Perpajakan II Yunirwansyah, Direktur Wilayah IV BKPM Yos Harmen dan Partner AKSET Law Firm Inka Kirana. Hadir 130 peserta dari 100 perusahaan PMA/PMDN di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. (Jum)
