JAKARTA – MARITIM : Sejalan dengan target sejumlah proyek pembangunan berbasis pembiayaan blue bonds guba mendorong Sustainable Development Goals (SDGs) sektor kemaritiman, maka Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan diselesaikan rancangannya tahun ini.
Bambang P.S. Brodjonegoro Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyatakan, tahun ini pihaknya akan menginventarisasi semua proyek pembangunan lima tahun ke depan dari setiap sektor. Menurut penilaiannya, perlu dilakukan pengelompokan yang spesifik untuk jenis proyek pembangunan yang memungkinkan penggunaan skema pembiayaan blue bonds. Ujar Kepala Bappenas di Jakarta, Selasa (8/10/2019) lalu: “Perlu ada kejelasan terhadap target proyek, bagi si pembeli bonds bahwa pemerintah serius untuk mengembangkan kelautan”.
Lebih jauh ditambahkan, untuk menggunakan skema blue bonds, pemerintah tidak perlu mengeluarkan aturan baru. Demikian pula mekanisme lembaga pengelola, tidak diperlukan membuat lembaga baru khusus yang membawahi. Menurut Kepala Bappenas, pengelolaan blue bonds ini akan dapat diintegrasikan di bawah pemerintahan, sesuai sektor terkait dan kerja sama lintas instansi.
Dinyatakan, lewat mekanisme blue bonds, target utama Indonesia dari 17 rangkaian tujuan SDGs akan dapat tercapai. Sampai 2030, tantangan terbesar Indonesia dari 17 target ialah menurunkan/mengurangi kemiskinan seturut target ‘no one left behind’. Karenanya lewat blue bonds, selain mendorong ekonomi, pemerintah juga dapat menjalankan visi ekologis, yakni menurunkan potensi erosi/abrasi di pesisir pantai. Terkait itu, Ramesh Subramaniam, Director General of Southeast Asia Department Asian Development Bank (ADB), nyatakan salah satu fokus utama untuk Indonesia memang menurunkan kesenjangan dan kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang melansir besaran angka kemiskinan dari tahun 2015 sampai ke tahun 2019 yang cenderung mengalami penurunan.
Pada 2015 angka kemiskinan di Indonesia tercatat 28,5 juta jiwa, dan pada 2016, menurun jadi 27,76 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2017, kembali menurun menjadi 26,58 juta jiwa. Selanjutnya, pada 2018 akhir, turun jadi 25,67 juta jiwa, sedang pada 2019 sampai semester I tercatat penduduk miskin 25,14 juta jiwa. BPS juga mencatat, sampai Maret 2018, angka kemiskinan di kota tercatat 7,02% sedang di desa masih tercatat dengan tingkat 13,20%.
Ramesh juga menyatakan, ekonomi kemaritiman di Indonesia sangat tercatat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi, 78% dari total area Indonesia adalah berupa laut. Sayangnya, Indonesia masih harus berhadapan dengan masalah pencemaran laut dan penangkapan ikan illegal. Maka, untuk mendorong Indonesia dan negara Asia Tenggara lain, ADB telah mengantongi sekitar US$.5 miliar pada tahun 2024, guna mendorong peningkatan infrastruktur ekonomi kemaritiman berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah dalam rangka melestarikan ekosistem, mengurangi pencemaran, dan rehabilitas kerusakan alam laut.
Memungkasi penjelasan, Ramesh berucap: “Roadmap SDG Indonesia secara umum dari pemerintah menghadapi kesenjangan pembiayaan sekitar US$96 miliar untuk 2020-2024. Namun secara signifikan total biaya bertumbuh lebih dari US$360 miliar sampai 2030.Oleh sebab itu, ketidakcukupan pembiayaan dari anggaran Indonesia, menandakan pentingnya kontribusi swasta. Salah satunya melalui mekanisme blue bonds. (Erick Arhadita)
